Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
17 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
2
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
GoNews Group
7 jam yang lalu
Waspadai Covid 19,  Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
3
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
GoNews Group
17 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
4
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
Politik
19 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
GoNews Group
18 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
GoNews Group
15 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham

Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. (Istimewa)
Selasa, 07 Juli 2020 09:44 WIB
JAKARTA - Pimpinan Komisi VII DPR RI dipanggil oleh pimpinan DPR RI untuk dimintai klarifikasinya mengenai permintaan perihal dana CSR dari BUMN Tambang pada saat rapat dengar pendapat 30 Juni 2020 silam.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan setelah mendapatkan jawaban dari empat pimpinan Komisi VII DPR RI yakni Alex Noerdin, Ramson Siagian, Soegeng Suparwoto dan Eddy Soeparno maka pimpinan DPR RI menilai bahwa apa yang dilakukan komisi VII tidak melanggar kode etik DPR.

"Dalam pertemuan klarifikasi ini, pimpinan DPR menilai apa yang disampaikan Komisi VII, pada saat RDP tersebut, sudah sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Rachmat Gobel di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/7).

Adapun isu yang berkembang di masyarakat, kata Gobel, merupakan kesalahpahaman semata. Pasalnya, Komisi VII bukan meminta CSR BUMN Tambang dalam bentuk dana tapi barang.

"Kemudian apa yang terjadi polemik di masyarakat, semata adalah kesalahpahaman. Karena keterbatasan informasi, maka dari itu penting bagi kami selaku pimpinan DPR RI, untuk melakukan klarifikasi ini sendiri," bebernya.

Dengan adanya klarifikasi dari pimpinan Komisi VII dan juga pimpinan DPR RI, Gobel berharap masyarakat dapat memahami bahwa apa yang terjadi dalam rapat dengar pendapat itu semata hanya kesalahpahaman.

"Sehingga dengan penjelasan ini, sudah bisa meminimalisasi atau mengurangi, apa yang berkembang dari apa yang sudah kita sama-sama ketahui. Mudah-mudahan, penjelasan ini sudah memberikan masukan, pendapat kepada masyarakat melalui media," tandasnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Rmol.id
Kategori : Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www