Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
GoNews Group
17 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
2
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
GoNews Group
7 jam yang lalu
Waspadai Covid 19,  Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
3
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
GoNews Group
17 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
4
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
Politik
19 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
GoNews Group
18 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
GoNews Group
15 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Baleg DPR: Independensi BI Harus Ditegaskan Secara Eksplisit

Baleg DPR: Independensi BI Harus Ditegaskan Secara Eksplisit
Anggota Baleg DPR, Anis Byarwati. (Istimewa)
Selasa, 07 Juli 2020 11:12 WIB
Penulis: MUslikhin Effendy
JAKARTA - Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI telah menyetujui dan menyepakati pengurangan 16 RUU dari prolegnas prioritas tahun 2020.

Selain itu, rapat kerja yang diselenggarakan dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020 ini juga menyepakati pergantian RUU tentang Penyadapan (usulan DPR) dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (usulan DPR).

Hal ini berarti bahwa RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, masuk ke dalam RUU yang akan dibahas Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah pada tahun 2020.

Menanggapi masuknya RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini. Anggota Baleg DPR, Anis Byarwati menyampaikan beberapa poin penting dalam revisi Undang-Undang BI.

Anis menjelaskan, posisi independensi BI harus ditegaskan secara eksplisit. "Arah independensi BI adalah dari sisi instrumen. Sementara dari sisi tujuan, BI tidak bisa independen dari tujuan nasional," ujar Anis dalam keterangan pers yang diterima GoNews.co, Selasa (7/7/2020).

Poin penting lain yang disampaikan Anis, terkait dengan penyeimbangan antara fungsi BI sebagai agen stabilisasi dan agen pembangunan. "Penyeimbangan ini perlu dilakukan dengan penguatan Undang-Undang BI yang selaras dengan tujuan nasional," ungkapnya.

Terkait dengan wacana pengalihan fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI, Anis menegaskan untuk saat ini belum diperlukan.

"Selama bertugas di komisi XI, saya banyak memberikan masukan kepada OJK terkait kinerjanya terutama dalam pengawasan perbankan. OJK perlu bebenah diri dan terus meningkatkan kinerjanya," tegasnya.

Dalam pandangan Anis, pembagian tugas yang berlaku saat ini antara BI, OJK, dan pemerintah, masih sangat relevan. Pemerintah melakukan tugas dari sisi fiskal, BI melakukan tugas dari sisi moneter, dan OJK melakukan tugas pengawasan rill industri keuangan.

Walau demikian, Anis berpesan agar OJK terus berbenah diri dan harus meningkatkan kinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas SDM nya. Perombakan SDM sangat mungkin dilakukan. "Tentu harus dengan evaluasi kinerja terlebih dahulu," pungkasnya.***


Loading...
www www