Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
Ekonomi
21 jam yang lalu
Hj Yemmelia Sarankan Pemko Bukittinggi Batalkan Sistem Sewa dan Bantu Koperasi Pedagang
2
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
Peristiwa
19 jam yang lalu
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
3
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
Politik
19 jam yang lalu
RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja
4
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Politik
19 jam yang lalu
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
5
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
Internasional
13 jam yang lalu
Tragedi Sebrenica, Pembantaian 8.000 Muslim 25 Tahun Lalu
6
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
GoNews Group
19 jam yang lalu
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Kritik Pemerintah, Masinton: Jangan Mirip VOC, Rakyat Dipungut Pajak, Tapi Ngutang Terus

Kritik Pemerintah, Masinton: Jangan Mirip VOC, Rakyat Dipungut Pajak, Tapi Ngutang Terus
Minggu, 21 Juni 2020 14:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sistem anggaran di masa pandemik Covid-19 memang harus benar-benar diawasi bersama. Ini lantaran pemerintah telah menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, penegakan hukum juga harus benar-benar tegak dalam memelototi anggaran tersebut.

Begitu tegas politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam Webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Session 1 bertajuk "Pandemi Covid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang" yang digelar pada 16 Juni lalu.

"Kalau penegakan benar, orang-orang yang bermain-main juga potensi mainnya bisa diminimalisir," terang Masinton Pasaribu.

Webinar ini diikuti lebih dari 800 partisipan dari berbagai latar belakang dari 34 provinsi se-Indonesia. Tidak hanya itu, diskusi juga menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari lingkar pemerintah, DPR, hingga para aktivis dan pakar ekonomi.

Di antaranya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, aktivis senior Hariman Siregar, dan politisi PDIP yang juga mantan anggota DPR Maruarar Sirait.

Kembali ke Masinton Pasaribu. Anggota Komisi III DPR itu lantas bercerita mengenai guyonannya dengan Bambang Soesatyo dalam melihat kebijakan ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.

Guyonan itu disampaikan sebagai seorang rakyat Indonesia yang merasa risau, bukan sebagai kader dari partai pemerintah. Dalam joke itu, Masinton menyindir pemerintah sebagai sebuah kesatuan dari beragam koalisi.

"Saya melihat pemerintahan hari ini, arahnya kalau kita tidak awasi, artinya pemerintahan ini tidak tunggal ada koalisi, harus kita awasi betul," ujarnya yang terbata-bata meluruskan maksud dari apa yang akan dikritik.

"Jangan lebih parah dari VOC saya katakan," sambung Masinton, kali ini dengan nada tegas.

Menurutnya, VOC di zaman penjajahan hanya bertindak memunguti pajak masyarakat. Tapi tidak membebani rakyat dengan utang. Sementara pemerintah, diwanti-wantinya untuk tidak melakukan hal yang sama atau malah yang lebih parah.

"Pemerintahan di alam merdeka ini kan tidak boleh dong lebih parah dari VOC, mungutin (pajak) dari rakyat terus ngutang-ngutang juga," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak, termasuk para aktivis untuk bersama-sama mengawal pemerintah demi mewujudkan kedaulatan nasional. "Konsen kita mengawal bagaimana mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional itu," tutupnya. ***


Loading...
www www