Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
13 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
13 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
17 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
4
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
Politik
13 jam yang lalu
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
5
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
GoNews Group
13 jam yang lalu
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
6
Kuasa Hukum Korban Penganiayaan di Batipuh Selatan Minta Penyidik Kepolisian Usut Tuntas Motif Pelaku
Tanah Datar
9 jam yang lalu
Kuasa Hukum Korban Penganiayaan di Batipuh Selatan Minta Penyidik Kepolisian Usut Tuntas Motif Pelaku
Loading...
Home  /   Berita  /   Pasaman Barat

KPU Pasaman Barat Butuh Tambahan Anggaran Jika Pilkada Desember

KPU Pasaman Barat Butuh Tambahan Anggaran Jika Pilkada Desember
Ketua KPU Pasaman Barat Alharis
Jum'at, 29 Mei 2020 21:19 WIB
SIMPANG EMPAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan tambahan anggaran jika pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah di tengah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

"Tentu perlu penambahan anggaran karena kita harus mengadakan perlengkapan yang dibutuhkan seperti Alat Pelindung Diri (APD) baik untuk personil KPU juga untuk PPK, PPS, KPPS dan PPDP," kata Ketua KPU Pasaman Barat Alharis di Simpang Empat, Jumat.

Ia mengatakan dalam rapat dengar pendapat antara KPU bersama Komisi II DPR, Mendagri, Bawaslu dan DKKP ada yang menyarankan pada 15 juni 2020 tahapan Pilkada sudah di mulai jika Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Jika masa tahapan itu COVID-19 masih mewabah maka tentu kita membutuhkan APD," sebutnya.

Namun pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU RI tentang tahapan dan anggaran nantinya.

Tentu dari regulasi itu nantinya pihaknya akan bisa mengetahui terkait dengan kebutuhan APD, dari mana anggarannya, seberapa banyak dibutuhkan dan apa saja APD yang dianggarkan.

Selain itu juga dari mana sumber dananya, apakah APBN atau APBD dan bagaimana bentuk pengadaannya.

"Jika regulasinya sudah jelas maka baru kita bisa menghitung berapa kebutuhan yang ril untuk pelaksanaan Pilkada tersebut," ujarnya.

Pihaknya masih belum bisa memastikan berapa kebutuhan total anggaran nantinya jika pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19.

Untuk anggaran yang diterima baru anggaran 2019 sekitar Rp350 juta dan anggaran 2020 tahap I sekitar Rp10 miliar. Sedangkan anggaran tahap II dan tahap II belum ada. ***

Editor : Hermanto Ansam
Sumber : Antara
Kategori : Politik, Sumatera Barat, Pasaman Barat

Loading...
www www