Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Pengadilan Meninggal di Kolam, Suami Sebut Korban Alami Keram
Peristiwa
11 jam yang lalu
Ketua Pengadilan Meninggal di Kolam, Suami Sebut Korban Alami Keram
2
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
GoNews Group
10 jam yang lalu
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
3
"Bicara Buku bareng Wakil Rakyat", Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Politik
17 jam yang lalu
Bicara Buku bareng Wakil Rakyat, Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
4
Pimpinan MPR: Jangan Anggap Remeh Kaum Perempuan
Politik
17 jam yang lalu
Pimpinan MPR: Jangan Anggap Remeh Kaum Perempuan
5
Syarief Hasan: Saya Bangga Santri Sudah Paham 4 Pilar MPR
Politik
17 jam yang lalu
Syarief Hasan: Saya Bangga Santri Sudah Paham 4 Pilar MPR
6
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
Politik
16 jam yang lalu
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
Home  /  Berita  /  Pasaman Barat

KPU Pasaman Barat Butuh Tambahan Anggaran Jika Pilkada Desember

KPU Pasaman Barat Butuh Tambahan Anggaran Jika Pilkada Desember
Ketua KPU Pasaman Barat Alharis
Jum'at, 29 Mei 2020 21:19 WIB
SIMPANG EMPAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan tambahan anggaran jika pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah di tengah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

"Tentu perlu penambahan anggaran karena kita harus mengadakan perlengkapan yang dibutuhkan seperti Alat Pelindung Diri (APD) baik untuk personil KPU juga untuk PPK, PPS, KPPS dan PPDP," kata Ketua KPU Pasaman Barat Alharis di Simpang Empat, Jumat.

Ia mengatakan dalam rapat dengar pendapat antara KPU bersama Komisi II DPR, Mendagri, Bawaslu dan DKKP ada yang menyarankan pada 15 juni 2020 tahapan Pilkada sudah di mulai jika Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Jika masa tahapan itu COVID-19 masih mewabah maka tentu kita membutuhkan APD," sebutnya.

Namun pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU RI tentang tahapan dan anggaran nantinya.

Tentu dari regulasi itu nantinya pihaknya akan bisa mengetahui terkait dengan kebutuhan APD, dari mana anggarannya, seberapa banyak dibutuhkan dan apa saja APD yang dianggarkan.

Selain itu juga dari mana sumber dananya, apakah APBN atau APBD dan bagaimana bentuk pengadaannya.

"Jika regulasinya sudah jelas maka baru kita bisa menghitung berapa kebutuhan yang ril untuk pelaksanaan Pilkada tersebut," ujarnya.

Pihaknya masih belum bisa memastikan berapa kebutuhan total anggaran nantinya jika pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19.

Untuk anggaran yang diterima baru anggaran 2019 sekitar Rp350 juta dan anggaran 2020 tahap I sekitar Rp10 miliar. Sedangkan anggaran tahap II dan tahap II belum ada. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:Antara
Kategori:Politik, Sumatera Barat, Pasaman Barat

wwwwww