Penyaluran 'Safety Net' yang Tak Tepat Sasaran Bisa Berujung 'Rusuh'

JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Corona/Covid-19 DPR RI, Marwan Dasopang berharap, penyaluran bantuan untuk masyarakat di tengah Pandemi Corona/Covid-19 bisa tepat sasaran. Jika tidak, potensi konflik sosial terbuka lebar.

"Kalau persoalan penyaluran PKH dan BPNT akan sama dengan penanganan Covid-19, ini bisa berbahaya. Kita takut nanti menjadi persoalan sosial, menjadi rusuh, ini kita masih mendengar berita, dimana-mana masyarakat yang mestinya menerima, mau protes," kata Marwan dalam rapat konsultasi secara virtual dengan BPK RI pada Jumat (29/5/2020).

Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, sebenarnya bukan hal baru. Marwan mengungkapkan, berdasar pengalaman di Komisi VIII, "penyaluran PKH dan BPNT itu sebagian besar masih banyak salah sasaran. Semrawut,".

Di masa sekarang, kata Marwan, Program Keluarga Harapan (PKH) ditambah menjadi 10 Juta penerima, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditambah menjadi 20 Juta penerima. Selain itu, ada tambahan 9 juta penerima di luar keduanya itu, ini yang merupakan tambahan miskin baru.

"Yang 9 juta non reguler itu baru tersalurkan 8,2 juta masih ada 800.000 ribu lagi yang tidak diketahui sasarannya," kata Marwan.

Marwan memungkasi, pihaknya menyarankan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turut menyelesaikan persoalan akurasi penyaluran bantuan untuk masyarakat tersebut. Anggaran Rp 110 triliun untuk safety net, kata Dia, banyak diperuntukkan pada PKH, BPNT dan 9 juta penerima di luar keduanya.

"Sebetulnya kalau mau jujur terbuka, Himbara bisa menyelesaikan ini, karena dia yang menyalurkan. Kalau himbara terbuka; Ini lho tidak bisa disalurkan sekian banyak, tolong diperbaiki angkanya. Tapi menurut kami, jangan-jangan Himbara menikmati juga persoalan ini," kata Marwan.***