Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
12 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
12 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
16 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
GoNews Group
23 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
Politik
12 jam yang lalu
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
6
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
GoNews Group
12 jam yang lalu
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

'New Normal' saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan

New Normal saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan
Gambar: Tangkapan layar Twitter.
Kamis, 28 Mei 2020 18:16 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat kebijakan 'New Normal' jika praktis diterapkan di saat-saat sekarang ini. Ia bahkan menyebut hal itu bisa menjadi sebuah dosa kebijakan.

"Andaikan korban bertambah dan musnahnya populasi, alangkah celakanya kebijakan yang diambil oleh Presiden. Di Awal Syawal ini bertambah lagi dosa kebijakan!" kata dia dalam sebuah catatan kritis yang diterima wartawan, Kamis (28/5/2020), bertepatan dengan 5 Syawal 1441 H.

Syahrul berpandangan, kelonggaran dengan 'New Normal' ini tidak berbanding lurus dengan kurva penanganan covid yang belum landai. Dalam artian, kata dia, "semua ini menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktifitas di luar rumah,".

"Lagi-lagi tanggungjawab penuhnya ada di pemerintah yang akan di cap sebagai pelanggar HAM berat setelah terjadi kemungkinan kematian masal di gelombang kedua covid 19 seperti flu spanyol tempo dulu," kata Politisi PKS itu.

Kritisi atas kebijakan yang membuka ruang aktivitas masyarakat di ruang publik sebelum kurva pandemi landai atau Indonesia telah melalui masa puncak pandeminya, juga pernah disampaikan politikus lain. Setidaknya, ada Politisi NasDem yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.

Di luar itu, ada juga mantan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), yang mengingatkan pemerintah agar tidak menempuh cara herd immunity (kekebalan kelompok) dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).

Herd immunity merupakan bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular. Namun kondisi ini baru akan terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap infeksi, sehingga mampu menciptakan perlindungan bagi individu yang tidak kebal. Kebal terhadap infeksi, dalam hal ini, bisa didapat melalui pernah terpapar infeksi atau vaksinasi.

Informasi MIT Technology Review yang Dilansir CNN Indonesia menyebut, herd immunity pada virus Corona bisa terbentuk ketika sudah cukup banyak orang yang terinfeksi SARS-CoV-2. Artinya, virus terus dibiarkan menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan jika bertahan hidup akan kebal.

Kata JK dalam konferensi video, Selasa (19/5/2020) lalu, "Boleh saja (herd immunity, Red) tapi korbannya banyak. Jadi jangan coba coba yang begini, korbannya banyak pasti,".

Sekedar informasi tambahan, tagar terkait Genosida semlat trending di Twitter pada hari ini. Per pukul 12.04 WIB siang tadi, tagar itu diikuti oleh 3,500 cuitan warganet.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Politik, Nasional, GoNews Group

Loading...
www www