Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
Hukum
19 jam yang lalu
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
2
VIRAL! Ibunya Dimakamkan Ala Covid-19 Padahal Negatif, Anak Histeris Cegat Mobil Jenazah
Peristiwa
9 jam yang lalu
VIRAL! Ibunya Dimakamkan Ala Covid-19 Padahal Negatif, Anak Histeris Cegat Mobil Jenazah
3
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
Politik
19 jam yang lalu
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
4
Mantan Staf Ahli Panglima TNI Galang Ribuan Dukungan untuk Ruslan Buton
Hukum
15 jam yang lalu
Mantan Staf Ahli Panglima TNI Galang Ribuan Dukungan untuk Ruslan Buton
5
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
Hukum
15 jam yang lalu
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
6
Kemenag Pasaman Barat Berdayakan KUA untuk Jelaskan Penundaan Berhaji
Pasaman Barat
11 jam yang lalu
Kemenag Pasaman Barat Berdayakan KUA untuk Jelaskan Penundaan Berhaji
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Makin Keras, Kritik Heri Gunawan soal Bank Jangkar

Makin Keras, Kritik Heri Gunawan soal Bank Jangkar
Foto: Ist.
Rabu, 20 Mei 2020 19:34 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, kembali mengkritisi kebijakan pemerintah terkait skema Bank jangkar. Menkeu Sri Mulyani, dinilai ngawur.

"Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, soal skema penempatan dana pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun, tampak sekali kebijakan ini ngawur," kata Heri kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

Heri melanjutkan, Menteri Keuangan dalam keterangannya secara virtual pada Senin (18/5/2020) menyampaikan, inkonsistensi kebijakan yang pelaksanaannya mengacu PP 23/2020 dengan tidak kurang dari 12 skema, yang bertujuan untuk mendukung proses restrukturisasi untuk mengembalikan kepercayaan penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat khususnya UMKM terdampak Covid-19.

"Tapi Menkeu kemudian menekankan bahwa penempatan dana pemerintah itu bukan merupakan penyangga untuk membantu likuiditas bank," kata Heri.

Namun poin kedua penjelasannya, lanjut Heri, dinyatakan bahwa bank pelaksana atau bank yang melakukan restrukturisasi kredit/kekurangan likuiditas, menyampaikan proposal penempatan dana kepada bank peserta atau bank jangkar berdasarkan restrukturisasi yang dilakukan, jumlah dana yang dibutuhkan, dan seterusnya.

"Di sini jelas terlihat inkonsistensi dari kebijakan ini. Pertama dia katakan penempatan dana tersebut bukan merupakan penyangga untuk membantu likuiditas bank," kata Heri.

Tapi di poin kedua disebutkan bank pelaksana atau bank yang melakukan restrukturisasi kredit/kekurangan likuiditas. Kata Heri, "Skema pada point 1 dan point 2 berseberangan bos. Bahaya ini!".***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Ekonomi, Politik, Nasional, GoNews Group

Loading...
www www