Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
Peristiwa
24 jam yang lalu
Pencabul Anak Kandung Hingga Hamil Tewas Dianiaya Puluhan Tahanan dalam Rutan
2
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
23 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
3
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
Politik
23 jam yang lalu
Bawaslu: Hari Kedua Kampanye, Paslon di 10 Daerah Langgar Protokol Corona
4
Resesi Sosial
Opini
21 jam yang lalu
Resesi Sosial
5
Pilkada Sudah di Depan Mata, Waketum DPP PKB Minta Presiden Tentukan Nama Sekjen KPU
Politik
24 jam yang lalu
Pilkada Sudah di Depan Mata, Waketum DPP PKB Minta Presiden Tentukan Nama Sekjen KPU
6
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Peristiwa
22 jam yang lalu
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Warga Sudah Kelaparan, Penyaluran BLT Masih Dipersulit, Bupati Boltim Ngamuk ke Menteri

Warga Sudah Kelaparan, Penyaluran BLT Masih Dipersulit, Bupati Boltim Ngamuk ke Menteri
Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar, mengamuk. (publika.news)
Minggu, 26 April 2020 19:29 WIB
BOLTIM - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar, mengamuk karena menganggap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) masih dipersulit, padahal warga sudah mengeluhkan kehabisan uang untuk membeli beras.

Video kemarahan Bupati Boltim itu tersebar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit lebih itu, Sehan bahkan sampai menghardik menteri yang mengeluarkan mekanisme BLT melalui transfer bank.

Dikutip dari Merdeka.com, Sehan mengatakan para menteri mempersulit pembagian BLT kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Kata dia, rakyat sudah kelaparan dan membutuhkan kehadiran negara.

''Mau dapat BLT, BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening, ini lah, ini lah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri masih ngeyel semua,'' ucapnya.

Sehan mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

''Rakyat minta seliter beras, dia tunggu BLT tapi BLTnya kapan? Bahkan ada yang bilang kasih saja beras 5 kg, biar nggak usah BLT. Kita sudah mau makan sekarang,'' kata dia.

Seharusnya, lanjut kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Pengalokasian anggaran dari dana desa ini, tentu akan dikawal KPK, kejaksaan, LSM hingga kepolisian.

''Makanya saya bilang menteri-menteri ini, emangnya menteri-menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan generalisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Kasih saja diskresi, dikawal polisi, KPK, oleh Jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Kalau banyak bikin arturan, kertas-kertas, bosan kita dengan menteri-menteri begitu,'' pungkasnya.

Hingga berita ini dimuat, merdeka.com masih belum berhasil meminta klarifikasi Sehan atas video yang viral tersebut.

Tanggapan Mensos

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan BLT. Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona.

''Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini,'' kata Juliari kepada merdeka.com, Ahad (26/4).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.

''Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional,'' ujarnya.

Juliari meminta Sehan Landjar mempelajari kembali Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat Edaran tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April 2020.

''Tolong sampaikan ini (Surat Edaran) ke yang bersangkutan (Sehan Landjar). Dan kalau yang bersangkutan tidak setuju, silakan saja kirim surat ke KPK, tembusan ke kami-kami,'' tegasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Peristiwa

wwwwww