KLC Minta DPR Soroti Efektifitas Program Bantuan Masyarakat selama Pandemi

JAKARTA - Koalisi Lawan Corona (KLC) menyatakan telah menerima beberapa pengaduan terkait Kartu Prakerja. Satu dari 10 program pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Corona/Covid-19 ini dinilai tak efektif.

Jurubicara Koalisi, Nukila Evanty menyatakan, pihaknya akan mendiskusikan hal ini dengan Satgas Covid-19 DPR RI. Bagaimanapun, kata Nukila, "DPR adalah pengawas pemerintah yang kerjanya harus dirasa nyata oleh masyarakat. Berpihak pada rakyat,".

"Saya percaya Satgas Covid-19 yang ada di DPR akan menunjukkan performa terbaiknya untuk rakyat di tengah pandemi Corona ini," kata Nukila saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2020).

Dalam rilis Koalisi tertanggal Kamis (16/4/2020), Koalisi mengungkapkan, banyak masyarakat mengadu bahwa situas prakerja.go.id tidak ramah pengguna. "Untuk memgunggah foto saja dibutuhkan waktu hitungan jam, belum lagi ada komunitas kami yang mengeluh beberapa kali gagal mendaftar secara daring di situs itu,".

Yang diketahui publik, mata Nukila, salah satu stimulus ekonomi yang ditawarkan pemerintah di tengah masa pandemi Corona/Covid-19 adalah kartu Prakerja. "Program ini diprioritaskan juga bagi pekerja dan pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah bekerja, karyawan dan korban PHK,".

Info dari situs Prakerja, kata Nukila, peserta akan mendapat uang Rp 3.550.000 dengan rincian bantuan pelatihan Rp 1 juta, insentif setelah pelatihan Rp 600.000 per bulan ( 4 bulan), Insentif survei kebekerjaan Rp 50.000 per survei (3 kali survei) atau total Rp150.000 per peserta. Bantuan untuk pelatihan akan diberikan secara non-tunai.

Koalisi, kata Nukila, mengingatkan kementrian terkait agar seharusnya dilakukan assessment terlebih dahulu dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, "bahwa jumlah pekerja informal saja sudah sebanyak 70,49 juta orang per Agustus 2019,".

"Bayangkan jumlahnya sekarang? Pasti akan bertambah tiga kali atau empat kali lipat, karena terjadi pengangguran besar sebagai dampak pandemi Corona/Covid-19 ini!" ujar Nukila.

"Siapa pekerja informal? Yaitu mereka yang melakukan usaha sendiri. Ada usaha mikro dan kecil dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas (pekerja proyek, konsultan, honorer, event organiser, jurnalis) dan pekerja tidak dibayar (volunter). Rata-rata pekerja proyek atau EO misalnya, kan nggak perlu diberi pelatihan baru dikasih insentif. Mereka rata-rata sudah well trained-terlatih dengan minat pekerjaan yang sebelumnya," papar Nukila.

Di tengah fakta bahwa masyarakat diminta tinggal di rumah selama pencegahan penyebaran Corona, kata Nukila, "perhatian pemerintah lah yang dibutuhkan dengan due of pandemic situation,".

"Berikan saja mereka akses untuk mendapatkan bantuan tunai sebagai kompensasi mereka tinggal di rumah, atau kemungkinan alihkan dana prakerja tersebut lah untuk sembako mereka," kata Nukila.

Koalisi, kata Nukila, mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasi program-program bantuan untuk warga di tengah pandemi Corona.

Di Jakarta, sepekan pasca diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020, beberapa pekerja informal mengadu, "begitu mereka ke RT, RW, terjadi saling lempar-lemparan kalau ditanya soal sembako dan BLT (bantuan langsung tunai),".

"Sesak juga mendengar ada beberapa kelurahan yang sampai sekarang nggak tau kejelasan terkait stimulus paket ekonomi itu," ujar Nukila.

Di Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur RT 02/RW01, Nukila mencontohkan, "pihak RT, RW, bahkan Kelurahannya pada bingung belum menerima bantuan sembako, di tambah ada dugaan diskriminasi buat warga yang tak punya rumah sendiri alias mengontrak tak mendapatkan hak-haknya,".

Koalisi Lawan Corona, pungkas Nukila, mendesak Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian dan seluruh pemangku kebijakan yang mengurus Program Prakerja untuk meninjau ulang program yang disebut Koalisi; tak bermakna dan belum pas dilakukan di waktu krisis ini.

"Banyak masyarakat kita yang butuh untuk bertahan hidup di masa wabah yaitu right to food (hak atas makanan). Mikir buat pelatihan kerja itu nanti lah, kurang pas," tegas Nukila.***