Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dua Pelabuhan di Sumbar Ditargetkan Beroperasi 2023
Sumatera Barat
23 jam yang lalu
Dua Pelabuhan di Sumbar Ditargetkan Beroperasi 2023
2
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
GoNews Group
12 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
3
Polresta Padang Tangkap Pencuri Ban Mobil Gunakan Karung Pasir
Padang
21 jam yang lalu
Polresta Padang Tangkap Pencuri Ban Mobil Gunakan Karung Pasir
4
Pesantren di Agam Kembangkan Serai Wangi di Lahan Seluas 10 Hektare
Agam
19 jam yang lalu
Pesantren di Agam Kembangkan Serai Wangi di Lahan Seluas 10 Hektare
5
Ombudsman: Jangan Sampai Ada Siswa Putus Sekolah Akibat Rumitnya PPDB
Pendidikan
18 jam yang lalu
Ombudsman: Jangan Sampai Ada Siswa Putus Sekolah Akibat Rumitnya PPDB
6
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
GoNews Group
9 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Sertifikasi Halal Omnibus Law, Komisi VIII DPR: Sistemnya harus Ringkas dan Tak Persulit Ekonomi Rakyat

Sertifikasi Halal Omnibus Law, Komisi VIII DPR: Sistemnya harus Ringkas dan Tak Persulit Ekonomi Rakyat
Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka. (Istimewa)
Kamis, 20 Februari 2020 20:55 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Isu sertifikasi halal dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ternyata menjadi perhatian bagi banyak pihak, tak terkecuali bagi para legislator di Senayan.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyebutkan, bahwa sertifikasi halal tetap menjadi perhatian utama.

"Kita itu berkaca dari pengalaman dan masukan dari masyarakat, ormas, maupun dunia usaha. Mereka semua sampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat halal itu lama dan menguras energi maupun biaya. Pemerintah mau pangkas itu agar lebih mudah, secara prinsip DPR pasti mendukung" ujarnya, Kamis (20/02/2020) di Senayan.

Diah Pitaloka juga menyebut bahwa masalah mendasar adalah peraturan yang tidak mempersulit ekonomi rakyat khususnya UMKM. "Prinsipnya birokrasi jangan berbelit, ringkas, cepat, dan bisa diakses semua masyarakat yang membutuhkan. Jangan dimonopoli (proses sertifikasinya). Itulah kenapa kemarin kita buat UU Jaminan Produk Halal," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Diah menyatakan membuka diri untuk semua pihak memberi masukan soal sertifikasi halal.

"Ormas maupun para ahli saya sangat mengharap kasih saran. Kalau memang ada yg ribet dan perlu dipangkas, usulkan saja. Kita mau masyarakat urus sertifikasi halal itu senang karena jadi nilai tambah ekonomi, bukan takut karena beban biaya atau takut dengan aturan yang ribet," pungkasnya.***


Loading...
www www