Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
21 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
2
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
Internasional
21 jam yang lalu
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
3
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
GoNews Group
21 jam yang lalu
Penderita  Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
4
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
GoNews Group
19 jam yang lalu
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
5
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Pemerintah Kurang Kompak Laksanakan Kebijakan
GoNews Group
18 jam yang lalu
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Pemerintah Kurang Kompak Laksanakan Kebijakan
6
Manajemen dan Nasabah Bumiputera Diharapkan Segera Bertemu
GoNews Group
21 jam yang lalu
Manajemen dan Nasabah Bumiputera Diharapkan Segera Bertemu
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Penguatan DPD yang Jadi Wacana Tiap Periode dan Peluang untuk Bicara dengan Presiden

Penguatan DPD yang Jadi Wacana Tiap Periode dan Peluang untuk Bicara dengan Presiden
Kamis, 12 Desember 2019 18:46 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus mengungkapkan, penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar menjadi lebih ideal akan terus diupayakan sebagai bentuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pembicaraan dengan Presiden pun dimungkinkan.

"DPD punya dua agenda kerja. Masa sidang di Jakarta dan masa kunjungan daerah di Dapil masing-masing. Satu Provinsi 4 Anggota. Saat kita menyerap dan kita himpun, aspirasi masyarakat itu tetap menginginkan kewenangan DPD yang dikuatkan," kata Ayus di Media Center DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Kewenangan yang ideal itu, kata Ayus, mulai dari usul sampai pada keputusan, ada dalam satu tangan. "DPD ini kan rancuhnya; dari usul, setengah pembahasan dia ada, setengah pembahasan dan keputusan dia tidak ada,".

"Jadi tidak ada yang ideal saat menyuarakan apalagi memperjuangkan hasil serapan dalam bentuk aspirasi masyarakat," kata dia.

Wacana yang bergulir di tiap periode ini, bukan tak pernah dikaji bersama dengan akademisi dan pakar, dan memang didapati bahwa tak baik jika posisi DPD dan DPR sama kuat dalam sistem ketatanegaraan.

Karenanya, bahasa pribadi saya, kata Ayus, "saya sangat memahami jika DPD dan DPR di posisi sama kuat, itu juga tidak baik dalam sebuah Parlemen. Namun, ada lah satu bahagian yang bisa diselesaikan dalam satu tangan DPD,".

"Contoh, sepanjang terkait kebijakan yang diimplementasikan ke daerah, beri ruang itu kepada DPD, dalam satu tangan DPD. Berarti kan tidak setara kan, karena untuk nasional kita tidak masuk," ujarnya.

Ia menambahkan, "Dan/Atau fungsi DPD ini dalam fungsi legislasi, maksimal dia di tahap pembahasan. Di tahap pembahasan, sampai sekarang turunan dari UUD pasal 22d sampai ke UU MD3-nya belum memformulasikan dengan utuh ruang kewenangan DPD,".

DPD, menurut wanita yang dikenal sebagai senator senior itu, sudah melakukan tawaf ke seluruh pimpinan partai, namun kompromi di tengah dinamika politik ini, "kita nggak sampai,".

"Kan sebuah keputusan itu hasil kompromi politik. Ya, saling memahami peran, tugas, fungsi masing-masing, itu tuntas. Nah, untuk kompromi membagi peran ini yang belum selesai," kata dia.

"Saya mengatakan, belum selesai bagi-bagi perannya. Nah sekarang kita wacanakan pada periode ini," ujarnya.

Contohnya, lanjut Ayus, menguatkan fungsi anggaran DPD, "bahwa dana transfer ke daerah, serahkan ke DPD! Sekarang dana transfer daerah, Komisi berapa di DPR?".

Berlarutnya, wacana penguatan DPD dari periode ke periode yang tak tuntas lantaran belum adanya kompromi politik antar lembaga yang menghasilkan kesepakatan untuk berbagi peran itu, juga bisa berlanjut ke komunikasi formal dengan Presiden. Karena terkait dengan perubahan pada UUD 1945 maupun dengan UU MD3, tentu melibatkan presiden.

"Pasti (bicara dengan Presiden), tapi belum," kata Ayus.

Tapi, jelas Ayus, langkah untuk bicara dengan Presiden itu, juga masih menunggu pertemuan formal antara Pimpinan MPR, DPR dan DPD, sekaligus menunggu naskah utuh konsep penguatan dari DPD sendiri.

Sebagai pengingat, rerata Ketua Umum Parpol tengah berada di barisan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto-yang sebelumnya adalah rival Jokowi di Pilpres 2019 pun, kini menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi jilid II.***


Loading...
www www