Loading...
Home >  Berita >  Pendidikan

Mendikbud Terapkan Program Merdeka Belajar, Ini 4 Kebijakan Pokoknya, Termasuk Penyederhanaan RPP

Mendikbud Terapkan Program Merdeka Belajar, Ini 4 Kebijakan Pokoknya, Termasuk Penyederhanaan RPP
Mendikbud Nadiem Makarim. (int)
Rabu, 11 Desember 2019 14:40 WIB
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerapkan Program Merdeka Belajar melalui empat kebijakan pokok bidang pendidikan nasional.

''Empat kebijakan pokok pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,'' tegas Nadiem dalam Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dijelaskan Nadiem, keempat kebijakan pokok itu adalah: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penghapusan Ujian Nasional ( UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan peraturan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang fleksibel.

1. Penilaian USBN Komprehensif

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Portofolio ini nantinya dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya.

''Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa,'' ucap Nadiem.

Nadiem menyampaikan anggaran USBN nantinya akan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. UN 2020 Jadi UN Terakhir

Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. ''Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,'' ujar Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

''Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,'' kata Nadiem.

3. Penyederhanaan RPP

Tekait penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

''Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,'' kata Nadiem.

4. Zonasi Lebih Fleksibel

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. ''Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,'' ujar Mendikbud.

Dengan adanya empat arah kebijakan ini, Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

''Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,'' tuturnya ***

Editor : hasan b
Sumber : kompas.com
Kategori : Pendidikan

Loading...
www www