Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usung 'Sumangaik Baru', Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
Politik
13 jam yang lalu
Usung Sumangaik Baru, Faldo Maldini Daftarkan Diri Maju di Pilgub Sumbar
2
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
Pasaman Barat
13 jam yang lalu
Mulai Senin Ini, Pasaman Barat Tetapkan ASN Bappeda-Pemnag Bekerja dari Rumah
3
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
13 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
4
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
19 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
5
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
14 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
6
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
Peristiwa
21 jam yang lalu
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Minta FPI Dibubarkan, Haidar Alwi: Anggotanya Dibina atau Binasakan!

Minta FPI Dibubarkan, Haidar Alwi: Anggotanya Dibina atau Binasakan!
Minggu, 08 Desember 2019 00:27 WIB
JAKARTA - Aktivis Anti Radikalisme Haidar Alwi menilai, Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya, tidak perlu memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Sebab, Haidar menduga, dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI berbau paham radikal.

"Menurut saya, sebaiknya Mendagri tidak mengeluarkan surat tersebut (SKT)," kata Haidar, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).

Haidar megatakan, FPI sebaiknya dibubarkan, lalu para anggota FPI dibina. Jika tidak bisa dibina, lanjut Haidar, sebaiknya dimusnahkan.

"Lebih baik dibina, tapi jika tidak bisa dibina maka lebih baik dibinasahkan," tutur Haidar.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco mengatakan, Mendagri Tito Karnavian memiliki kewenangan yang tidak bisa diintervensi soal perpanjangan SKT FPI.

Dasco juga mengatakan, Mendagri punya paramter untuk menilai apakah FPI sebagai ormas layak diperpanjang atau tidak.

"Mendagri itu juga punya parameter sendiri yang mungkin sedang dikaji. Nah nanti kita lihat seperti apa. Itu adalah kewenangan dari Pak Tito selaku Mendagri. Kita juga tidak mau melakukan intervensi apa-apa, nanti kita sama-sama liat," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Terkait AD/ART yang dipersoalkan Tito, Dasco meminta mantan Kapolri itu dan Menteri Agama Fachrul Razi saling berkomunikasi dan melakukan kajian bersama.

"Nah kemudian ada di dalam AD/ART itu yang mungkin harus disinkronisasi atau kemudian dikaji oleh Kemendagri dan masing-masing, mari sama-sama hormati dan kita lihat," pungkasnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : gelora.co
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www