Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Peristiwa
15 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
2
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Politik
1 jam yang lalu
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
3
Kandasnya Indonesia Menjadi Acuan Harga Timah Dunia
Ekonomi
2 jam yang lalu
Kandasnya Indonesia Menjadi Acuan Harga Timah Dunia
4
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
Kesehatan
50 menit yang lalu
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
5
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
2 jam yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
6
Ekspor Benur Lobster Dibuka, Fahri: Lobster Bisnisnya Nelayan Miskin
Politik
56 menit yang lalu
Ekspor Benur Lobster Dibuka, Fahri: Lobster Bisnisnya Nelayan Miskin
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Fraksi PKS MPR RI Nilai Indonesia Perlu Tetapkan Visi Berkelanjutan

Fraksi PKS MPR RI Nilai Indonesia Perlu Tetapkan Visi Berkelanjutan
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tiffatul Sembiring saat ditemui usai pembukaan Press Gathering MPR di Bali. (Zul/GoNews)
Jum'at, 15 November 2019 21:59 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
BALI - Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tiffatul Sembiring menyatakan, Indonesia memerlukan satu visi yang panjang dan berkesinambungan agar arah pembangunan Bangsa jelas, terarah dan tak sembarang berbelok tiap ganti kepemimpinan.

"Kalau nggak ada visi ini kan orang bingung semua. Pemimpinnya bingung, rakyatnya juga bingung. Kita mau kemana arahnya? Jadi _long term_-nya itu kita kemana?" kata Tiffatul saat menanggapi pertanyaan wartawan soal rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Bali, Jumat, (15/11/2019).

"Jangan memilih 5 tahun, atau 10 tahun (2 periode jabatan kepemimpinan, Red) berubah lagi, belok kiri, belok kanan," tukasnya.

Wacana menghidupkan kembali GBHN sedianya memang menjadi rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2014-2019 itu, Di MPR periode saat ini, kata Tiffatul, "kalau semuanya sepakat, bisa dilakukan,".

Fraksi PKS MPR RI, tegas Tiffatul, belum menyatakan resmi mengenai setuju atau tidak terkait rekomendasi yang juga menyinggung soal Amandemen Terbatas UUD 1945.

"Bersidang pun kita belum. Di periode ini, belom ada kita menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang lalu kan yang disepakati bersama itu adalah masalah Haluan Negara itu. Tapi apakah periode MPR berikutnya itu akan melanjutkan?" jelas Tiffatul.***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : Pemerintahan, Peristiwa, Umum, GoNews Group, Politik

Loading...
www www