Home >  Berita >  Politik

Megawati Hadiri Pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI 2019-2024

Megawati Hadiri Pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI 2019-2024
Selasa, 01 Oktober 2019 20:42 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri pelantikan putrinya, Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Berbusana serba coklat, Megawati tiba di kompleks gedung MPR/DPR ditemani Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), lima kursi pimpinan DPR menjadi milik lima partai peraih suara terbanyak yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem.

Kursi Ketua DPR jadi milik PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019, sedangkan 4 kursi wakil jadi milik Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem.

Fraksi Golkar telah menunjuk Azis Syamsuddin, Fraksi Gerindra menunjuk Sufmi Dasco Ahmad, Fraksi NasDem menunjuk Rachmat Gobel dan Fraksi PKB menunjuk Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebelumnya, Puan Maharani menyatakan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Puan menyebut, penunjukkan dirinya sebagai Ketua DPR menjadi kabar baik bagi dunia perpolitikan di Tanah Air. Sebagai Ketua DPR baru, ia berharap, bisa menginspirasi para perempuan untuk berani terjun ke dunia politik.

"Karena kalau memang saya jadi, berarti pecah telur. (Ini) perdana perempuan menjadi Ketua DPR RI (dalam 74 tahun). Saya berharap ini akan menjadi inspirasi kaum perempuan," kata putri Megawati Soekarnoputri itu di Gedung Nusantara, Selasa (1/10/2019).

Puan mengaku sudah punya sejumlah misi yang ingin ia realisasikan saat resmi menjabat sebagai Ketua DPR nanti, di antaranya memaksimalkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif serta memastikan elite-elite parpol penghuni Senayan memperjuangkan kebijakan yang prorakyat.

"Boleh saja kita berbeda sikap. Ada yang bersama pemerintah atau pun tidak. Tapi, saya harapkan hal yang kemudian yang tidak kita sepakati itu adalah hal yang terkait dengan kebijakan yang memang tidak pro rakyat," kata dia.***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : Politik, Pemerintahan, Peristiwa, GoNews Group

Loading...
www www