Setelah Ditunda, Nasib RKUHP di Tangan DPR Mendatang

JAKARTA - RKUHP yang sedianya sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah urung disahkan, beriringan dengan munculnya desakan dan berbagai aksi demontrasi menolak ada rancangan KUHP baru itu.

Menanggapi hal itu, Politisi PAN, Yandri Susanto, menilai bahwa nasib RKUHP setelah penundaan itu, akan berada di pundak anggota DPR yang baru yakni DPR periode 2019-2024.

"DPR yang akan datang wajib hukumnya untuk membahas. Kalau DPR yang sekarang tidak mungkin, kan (masa jabatannya, red) tinggal beberapa hari," kata Yandri sebelum memasuki ruang Sidang Akhir Masa Jabatan MPR, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (27/09/2019).

Dalam kesempatan itu, Yandi juga menanggapi soal rencana Presiden Jokowi yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul banyaknya penolakan terhadap UU KPK hasil revisi, yang belum lama disahkan DPR.

Menurut Yandri, hal itu merupakan hak dari presiden, baik isi maupun timingnya.

Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2014-2019 sendiri, selain akan berisi laporan pertanggugjawaban kewenangan dan kinerja MPR, juga dijadwalkan akan mengesahkan Tata Terbib MPR terkait Pimpinan MPR dan rekomendasi MPR masa ini kepada MPR masa mendatang, periode (2019-2024).

"Mengesahkan, yang pertama, Tartib MPR, pimpinan dari 8 jadi 10. Yang kedua, rekomendasi perlunya TAP MPR mengenai pentingnya Indonesia mempunyai model GBHN," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan sebelum memasuki ruang sidang.***