Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
Hukum
5 jam yang lalu
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
2
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
Politik
22 jam yang lalu
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
3
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
Hukum
5 jam yang lalu
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
4
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar 'Bokep' Eks Kontributor Majalah Dewasa
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar Bokep Eks Kontributor Majalah Dewasa
5
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
Politik
8 jam yang lalu
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
6
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
GoNews Group
23 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

DPR Desak Mendagri dan Menkeu Tegur Sekjen DPD

DPR Desak Mendagri dan Menkeu Tegur Sekjen DPD
Irma Suryani Chaniago, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem. (Istimewa)
Kamis, 22 Agustus 2019 18:08 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - DPR RI angkat bicara soal arogansi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Reydonizar Monoek. Pasalnya, menurut para wakil rakyat tersebut merupakan sebuah penzhaliman.

Hal itu terkait undangan acara sidang bersama DPR-DPD yang kemudian dicabut kembali pada hari H yakni 16 Agustus 2019 lalu.  

"Tidak bisa diterima nalar, undangan GKR  Hemas dicabut. Akibatnya ia tak boleh menghadiri acara yang diselenggarakan oleh lembaga di mana ia bernaung dan bekerja," ungkap Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI Fraksi Nasdem.

Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) itu sangat geram.  Ia mengecam keras langkah yang diambil Sekjen DPD RI tersebut.

"Meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu, Red) dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan teguran keras, karena melampaui wewenangnya dengan mencabut undangan tersebut secara sepihak," tukasnya.

Menurut Irma, tindakan pembatalan undangan tersebut adalah perbuatan zhalim. Karena GKR Hemas adalah masih menjadi anggota DPD yang sah.

"Sebagai representasi pemerintah, tidak pantas Sekjen DPD RI itu melakukan kepentingan pribadi untuk menzhalimi anggota DPD yang notabene wakil yang dipilih langsung oleh rakyat," tuntasnya.***


Loading...
www www