Gembar-gembor Pemindahan Ibu Kota Negara, Komisi V DPR saja Belum Resmi Diajak Bicara

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo S., mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah ihwal rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

"Dari KemenPU atau KemenDes dan lainnya belum pernah menginformasikan kepada kami, jadi ini terus terang kami kaget," kata Bambang dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota' di Media Center DPR RI, Kamis (22/08/2019).

Terhadap rencana pemindahan Ibu Kota yang konon telah melalui kajian panjang itu, Bambang merasa DPR 'dilompati' oleh Pemerintah. Ia berujar, "jadi (kami ini, red) tidak dianggap oleh pemerintah,".

"Kita meminta, jangan gitu lah! Kita ini kan mitra, kami ini mitra, jadi tentu kita sama-sama membuat undang undang," ujar Bambang.

Politisi Gerindra ini, juga mempertanyakan kajian pemerintah yang seharusnya melibatkan akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelusuran Bambang mendapati, lembaga Perguruan Tinggi seperti UI, ITS, ITB tak dilibatkan dalam kajian pemindahan Ibu Kota. "Jadi berarti apa? Masak kita mengkaji sendiri, mutusin sendiri, jangan gitu!".

Bambang juga menyentil pembanguan LRT yang menurutnya kurang diminati. Sehingga soal pemindahan Ibu Kota yang digembar-gemborkan, Bambang pun mengecek ke Litbang Perhubungan, dan "mereka menjawab tidak dilibatkan,".

"Ini kan (berarti, red) kajiannya nggak karuan semua," tukasnya.***