Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PBNU Usul Tarik RUU HIP Ganti Jadi RUU BPIP
Politik
15 jam yang lalu
PBNU Usul Tarik RUU HIP Ganti Jadi RUU BPIP
2
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Peristiwa
19 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
3
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
19 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
4
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
GoNews Group
19 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
5
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Intip Payudara di Starbucks
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Intip Payudara di Starbucks
6
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Peristiwa
19 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Sarankan Jokowi Hapus Pendidikan Agama, Fraksi PPP Sebut Darmono Tidak Paham Sistem Pendidikan Nasional

Sarankan Jokowi Hapus Pendidikan Agama, Fraksi PPP Sebut Darmono Tidak Paham Sistem Pendidikan Nasional
Sabtu, 06 Juli 2019 00:06 WIB
JAKARTA – Pernyataan praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono bahwa pendidikan agama di sekolah menjadi pemicu politisasi agama direspon keras oleh wakil rakyat di Senayan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati sekaligus politisi dari Fraksi PPP mengatakan, pernyataan Setyono itu keluar batas.

"Tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang offside, ahistoris dan tidak paham dengan sistem pendidikan nasional," ujar Reni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).

Justru menurut dia, pernyataan semacam itu bisa menyulut polemik di tengah publik. Ia meminta Setyono Djuandi Darmono untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.

“Publik dibuat resah dengan pernyataan tersebut,” tegas Reni.

Reni menuturkan, dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah jelas mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Menurut dia, pengajaran pendidikan agama merupakan hak yang diterima oleh anak didik. "Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan bahwa anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama," urai Reni.

Menurut dia, jika ada persoalan agama dijadikan komoditas politik merupakan perkara yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan dengan materi pendidikan agama di sekolah.

"Jika logika itu dipakai, bagaimana dengan madrasah dan pesantren?," tandas Reni.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Rmol.id
Kategori : GoNews Group, Umum, Peristiwa, Pendidikan, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www