Geruduk Bawaslu, Massa: Kami Tak Percaya Janji Pemimpin yang Curang, Lawan!

JAKARTA - Massa aksi dari sejumlah elemen masyarakat menggelar protes di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka kecewa lantaran proses Pemilu sarat dengan kecurangan.

Sulit percaya dengan janji pemerintah untuk menyejahterakan rakyat jika dalam pengambilan mandat dilakukan dengan kecurangan.

"Saya tidak yakin pemimpin yang mengambil mandat dengan kecurangan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Hanya ada satu kata, lawan!," kata Rizal dari atas mobil komando di depan Bawaslu, Jakarta, Selasa (30/4).

Menurutnya, kecurangan saat ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi lantaran KPU diduga sudah melakukan penyimpangan, terutama saat proses menginput data form C1 plano dari seluruh TPS yang ada di wilayah Indonesia.

“Jadi kalau ada input data sekali dua kali itu hal biasa. Tapi kalau ribuan kali itu disengaja,” ujar Rizal.

Rizal mengingatkan bahwa barang siapa yang melakukan manipulasi suara, ada ancaman pidana yang menantinya. Bahkan menurutnya, kejahatan dalam proses demokrasi ini layak mendapat hukuman mati.

Di sisi lain, dirinya dan massa aksi memperingatkan Bawaslu dan aparat keamanan jika tetap berpihak kepada kecurangan, maka hal tersebut sama saja menantang kehendak rakyat.

"Kami akan melakukan aksi yang lebih besar," tegas Rizal.

Dalam aksi ini protes di depan gedung Bawaslu ini, sejumlah elemen masyarakat seperti Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang (Kobarkan Perang) Komando Barisan Rakyat (Kobar) Gerakan Laskar 08 (GL-08) dan Barigade 08.

Sementara itu, salah satu aktivis Betawi yang akrab dipanggil Bang Jalih Pitoeng, memimpin ratusan massa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat.

"Kami terpaksa mendatangi DKPP untuk bertemu dengan pak Muhammad Taufik. Maksud dan tujuan kami ke DKPP hari ini adalah ingin melaporkan telah terjadinya pembiaran terhadap kecurangan kecurangan yang terjadi dimana mana" kata Jalih Pitoeng kepada GoNews.co.

Jalih Pitoeng yang juga merupakan salah satu pengurus di Gerakan Relawan Nasional Prabowo-Sandi ini menjelaskan, pada saat membeberkan beberapa laporan ke DKPP juga didampingi Penasehat Hukum DR. Eggi Sudjana SH dan Pitra Romadhoni Nasution.

Kedua tokoh ini sempat bikin heboh di berbagai media karena melaporkan Jokowi tentang kebohongan pada saat debat capres cawapres februari lalu. "Kami sudah tiga kali lebih ke Bawaslu untuk melaporkan beberapa kejadian terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilu. Akan tetapi terkesan kurang responsif. Sehingga kami mendatangi lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian atau teguran bahkan tindakan terhada kinerja Bawaslu," tandasnya.

Dalam aksi damai dengan tuntutan "Tolak Pemilu Curang" ini kata Jalih juga dihadiri beberapa elemen masyarakat, sebagai aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yakni pada Rabu 24 April 2019 yang lalu.

"Pemilu adalah satu satunya gerbang demokrasi. Untuk itu kita minta KPU harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar serta jujur dan adil. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan pemimpin yang amanah, adil dan pro rakyat jika proses peralihan kepemimpinan melalui pemilu ini dilakukan dengan cara cara yang curang bahkan zholim,” tegasnya.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 200 personel Brimob dan Sabhara dari Polda Metro Jaya.***