Lapor Pak Jokowi! Kartu Tani Ternyata Belum Berfungsi Lho...

CIREBON - Pembagian kartu tani yang digagas Kementerian Pertanian RI delapan bulan lalu, nampaknya belum terealisasi. Bahkan, kartu tani yang telah dibagikan kepada 66.600 petani di Kabupaten Cirebon pada April 2018 lalu, sama sekali belum berfungsi.

Dikutip dari Radar Cirebon, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon Tasrip Abu Bakar mengatakan, kartu tersebut belum pernah digunakan sama sekali oleh para petani karena saldo rekening untuk kuota pupuk bersubsidi belum terisi.

Dikatakannya, di Kabupaten Cirebon ada 111.000 petani yang tersebar di 40 kecamatan. Sebanyak 60 persen atau 66.600 petani telah menerima kartu petani sejak delapan bulan lalu.

"Sebenarnya, bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang dalam hal ini Bank Mandiri sudah siap. Namun yang menjadi kendala, managemen kios pupuk bersubsidi yang dikelola pemerintah justru belum siap," ujar Tasrip.

Menurut dia, dengan belum berfungsinya kartu tani, maka memberikan dampak terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.

"Masih menggunakan cara yang lama, yakni pengambilan dilakukan oleh kelompok tani, kemudian kuota yang tersedia dibagikan ke seluruh anggota," katanya.

Lebih lanjut, dengan kartu tani, maka petani bisa membeli pupuk bersubsidi. Kartu tani merupakan bentuk pinjaman pemerintah kepada petani. "Dalam kartu petani, pinjaman yang diberikan kepada pemerintah maksimal dua hektare, satu hektare-nya Rp12 juta," ungkapnya.

Harusnya, tambah Tasrip, penerapan kartu tani sudah bisa dilakukan pada musim tanam 2018. "Ya, harusnya tahun 2018 sudah bisa digunakan. Mau tidak mau, managemen kios pupuk bersubsidi harus sudah siap. Mau sampai kapan lagi? Ini sudah mau 2019, tapi kartu tani hingga saat ini belum berfungsi," katanya.

Terkait masalah penerapan kartu tani dalam pembelian pupuk subsidi yang seharusnya mulai diterapkan pada musim tanam tahun 2018 ini, beberapa petani mengaku hal itu sangat merepotkan. Salah satu petani, Khaerudin mengaku, pihaknya mendapat banyak keluhan dari petani bila sistem pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani.

Menurutnya, dengan menerapkan sistem kartu tani dalam pembelian pupuk bersubsidi,  petani harus memiliki saldo di bank yang tercatat di kartu tani. Setelah itu, baru petani bisa membeli pupuk di agen yang sudah ditentukan dengan cara menggesek atau auto debit.

"Nggak tahu sampai kapan cairnya? Kalaupun iya juga ribet. Masih mending pakai cara manual. Cara seperti ini sangat merepotkan petani karena kebanyakan petani merupakan petani kecil yang tidak mengerti sistem perbankan," singkatnya.

Aduh bagaimana ini Pak Jokowi? ***