Tidak Masuk Daftar 200 Dai Menag, Fahri Dilarang Ceramah di UGM?

"Main breidel atau larangan itu fitur-fitur 'kampungan' sebenarnya itu. Karena dijaman digital millenial sekarang ini, maka breidel sudah tak ada gunanyalagi," kata Fahri saat menjadi narasumber dalam Silaturahmi Reformasi yang diselenggarakan Pengurus Pusat KeAMMI di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).

Dalam acara bertagline #Reformasi2.0 itu juga menghadirkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, tokoh reformasi Prof. Amien Rais tersebut, Fahri menceritakan pengalamanannya yang batal memberikan ceramah tarawih di UGM Jogjakarta, karena pihak kampus ditekan oleh pihak Istana.Padahal, dirinya tidak masuk dalam daftar 200 yang dikeluarkan Kemenag, tetapi dilarang dan bahkan pihak Istana menekan kampus yang akan menyelanggarakannya.

"Saya kemarin ini dari UGM Jogja, pagi saya tiga ketemu Sultan bicara cukup panjang, sangat akrab. Setelah itu ada acara di UII buka puasa bersama, nah harusnya saya memberikan ceramah tarawih di UGM Jogjakarta. Tapi, Rektornya ditekan oleh pihak Istana, sehingga rektornya menekan Masjidnya, dan Masjidnya minta maaf ke saya," beber politisi dari PKS itu.

Fahri mengaku heran dengan tindakan yang dilakukan pihak Istana, sehingga melarang kampus menggelar acara yang menghadirkan dirinya.

"Dan lebih konyolnya lagi, apa masih ada gunanya larangan? Ini saya ngomong lagi di streaming. 2 juta setengah orang nonton. Mau di kampus atau dimana pun, bisa di tonton jutaan orang. Tapi Istana ini, dengan mentalitas jadulnya itu melarang. Apa sih pikirannya itu? Jadi mereka anggap masih ada gunanya yang namanya breidel dan larangan itu," sebut Fahri.

Padahal, menurut dia, media sosial (medsos) sekarang ini melekat ditangan setiap orang, dan setiap orang bisa memviralkan dirinya dengan caranya sendiri, tanpa bisa dilarang-larang.

"Tapi koq masih bisa dilarang-larang? Orang menulis status, ditangkap. Bung Ahmad Dhany, salah satunya penulis di Twitter ditangkap. Saya dengar katanya, Twitter-nya yang followernya 2,7 juta diambil alih dengan paksa," cetusnya.

Jadi, lanjut politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, Reformasi 2.1 ini kita lakukan karena rezim ini tidak memahami apa yang terjadi. Mereka tidak paham bahwa mesin demokrasi yang sedemikian canggihnya, sehingga peran negara itu makin lama makin minimalis ditengah-tengah makin tumbuhnya kebebasan rakyat dan dinamika kehidupan begitu cepatnya.

"Nah, apabila negara tidak bisa lebih cepat, dia akan tertinggal jauh dan itu yang terjadi sekarang. Semuanya ini adalah sejarah ketertinggalan pemerintah. Nggak tau caranya, sehingga mengambil langkah-langkah konyol dalam semua bidang," sindirnya.***