Semangat Reformasi Birokrasi Makin Mengakar, 1.000 Unit Kerja Ajukan WBK/WBBM

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, hal itu menunjukkan semangat reformasi birokrasi semakin mengakar di berbagai instansi pemerintah.

Dari sejumlah instansi,  yang menarik adanya antusiasme dari tiga institusi penegak hukum di tanah air, yakni Polri, Makhamah Agung dan Kejagsaan Agung  cukup antusias. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) misalnya, tahun ini mengajukan lebih dari 200 unit kerja. Dari tahun 2017 hanya 72 unit kerja. Banyaknya instansi yang diusulkan ini tak lepas keberhasilan 12 unit Kerja Polri yang ditetapkan sebagai WBK, dan 3 WBBM.

Akan halnya dengan Mahkamah Agung (MA), tahun 2018 ini untuk pertama kalinya mengajukan 17 unit kerja untuk ditetapkan sebagai WBK serta WBBM.  Institusi penegak hukum lainnya adalah Kejaksaan Agung, yang mengajukan 34 unit kerja untuk dicalonkan sebagai WBK dan WBBM. "Artinya unit pelayanan tersebut sudah mulai berani menyatakan bebas dari korupsi," ujarnya di Jakarta,  Senin (21/05).

Ateh juga menjelaskan, reformasi birokrasi tidak hanya dilakukan di tingkat atas tetapi mesti dioptimalkan di unit kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM, ada 6 aspek yang dinilai yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan. "Kita lakukan perubahan ke unit yang langsung menyentuh masyarakat," ungkapnya.

Maka dari itu dirinya berharap, dengan banyaknya unit kerja pemerintah yang mencanangkan Zona Integritas masyarakat dapat mampu merasakan perubahan yang signifikan. "Masyarakat makin merasakan pembangunan zona integrtas ini bisa mencegah terjadinya korupsi termasuk di dalamnya suap," imbuhnya.

Saat ini telah terdapat 18 unit kerja WBBM dan 109 unit kerja WBK, terdiri atas Polres, Rumah Sakit, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perijinan dan lain-lain. "Unit kerja pelayanan percontohan ini (WBK/WBBM) akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya anti-korupsi," lanjut Ateh.

Kepada unit kerja yang sudah ditetapkan sebagai WBK dan WBBM, diminta untuk menyebarkan contoh yang baik kepada unit kerja lainnya. Selain itu, mempertahankan integritas dan memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan public. 127 unit pelayanan mendapatkan predikat WBK/WBBM.***