Komisi III DPR Ajak Publik Sudahi Polemik Pidato Kapolri

JAKARTA - Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta kepada semua pihak untuk tetap berpikir tenang dan waspada terhadap upaya permusuhan antaranak bangsa.

Karena itu setiap informasi yang diterima, baik langsung ataupun tidak diharapkan dapat disaring dan dikomunikasikan dengan mengedepankan berpikir positif.

"Menjelang tahun politik kerap kali pernyataan pejabat publik diplintir dan dijadikan komoditas  untuk kepentingan tertentu," ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Sabtu (3/3/2018).

Menurut politikus Aceh ini, pernyataan yang dilontarkannya tersebut terkait beredarnya video yang berisi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang meminta seluruh jajaran Kapolda dan Kapolres untuk bekerja sama dengan  NU dan Muhammadiyah. Kedua ormas tersebut, kata Tito adalah penjaga NKRI. 

"Seingat saya pidato Kapolri itu sudah setahun yang lalu dan saat beliau berkunjung ke pesantren milik KH Ma'ruf Amin. Kok baru sekarang beredarnya. Karena itu saya berharap kita sudahi polemik itu dan mari duduk satu meja agar semuanya bisa selesai," tandasnya.

Lebih jauh, mantan wartawan ini memaparkan bahwa tidak bisa dipungkiri ada realita hadirnya ideologi radikal yang tidak sejalan dengan prinsip NKRI dan Pancasila. 

Karena itu peran ormas besar, diantarnya NU dan Muhammadiyah sangat dibutuhkan untuk mencegah masuknya paham radikalisme ke tengah-tengah masyarakat. 

Sementara ormas-ormas lain berbasis agama  yang usianya sudah seusia  NU dan Muhamadiyah  juga telah memberikan kontribusi dalam mengawal NKRI dan Pancasila. 

"Selain Muhammadiyah dan NU, ormas seperti Al Irsyad, PUI, dan Parmusi juga ikut mengawal NKRI dan Pancasila," ungkapnya.

Penghuni senayan sejak tahun 2004  mengusulkan kepada Kapolri Tito Karnavian agar mengundang seluruh ormas besar di Indonesia untuk bersilaturrahim seraya menjelaskan duduk persoalan pidatonya itu.

Tahun 2018 dan 2019, kata Nasir adalah tahun pesta demokrasi yang jika tidak dikelola dengan baik  akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak dan menciptakan kondisi chaos. Karena itu peran ormas-ormas besar sangat dibutuhkan untuk bersinergi dengan institusi Polri. 

"Sebagai institusi yang bertugas di garda depan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme dan netralitas Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga agar pesta demokrasi itu menjadi tahun kedaulatan rakyat," tegasnya.

Terakhir, Nasir Djamil meminta kepada Polri untuk tetap mengedepankan objektifitas dan akuntabilitas dalam menangani pengaduan yang melibatkan tokoh-tokoh ormas besar atau berpengaruh, khususnya tokoh umat Islam. ***