Pansus Pendapatan dan Pembiayaan DPRD Padang Sorot Soal Perizinan

PADANG - Berbagai persoalan dan hambatan dialami para investor dalam melakukan kegiatan usaha di Kota Padang. Persoalan yang lebih rumit terkait perizinan. Kondisi ini ditemukan Panitia Khusus I DPRD Padang, bidang pendapatan dan pembiayaan mengunjungi beberapa objek investasi di Padang.

Kunjungan lapangan yang dilakukan Pansus I DPRD Padang seperti Transmart dan Padang Landmart di Kawasan Khatib Sulaiman serta Aston Hotel di Simpang Kinol, Pondok, Jumat (22/9/2017).

Koordinator Pansus I, Wahyu Iramana Putra menyatakan, seperti di Transmart. Ternyata banyak persoalan yang terjadi disana, seperti persoalan parkir, persoalan bongkar barang serta perizinan.

Dalam kesempatan itu Wahyu mempertanyakan soal adanya indikasi penyimpangan oleh pihak Transmart terhadap izin yang diberikan Pemko Padang. Dia menegaskan hanya ingin meluruskan, menyamakan presepsi tidak ada maksud lain dan tidak ada kalimat menyalahkan.

Koordinator Pansus I Wahyu Iramana Putra bersama anggota Pansus saat meninjau lokasi pembangunan Padang Landmart.

"Dalam hal ini, kami mempertanyakan apakah ada unsur kesengajaan pengaturan parkir di luar dari perkaragan Transmart bukannya di dalam dimasukkan ke basement yang telah ada," tanyanya.

Pasalnya terutama pada hari-hari libur kunjungan melimpah akibat banyaknya kendaraan parkir di luar area Transmart dan ini tentunya sangat menganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan raya maupun trotoar yang dijadikan lahan parkir. "Ini tentunya juga mengakibatkan PAD Kota Padang akan berkurang. Selain itu, kami mendengar adanya tindakan oknum masyarakat yang melarang kendaraan masuk ke parkiran yang disediakan Transmart," katanya.

Pihak kontraktor memberikan penjelasan terkait perkembangan pembangunan Padang Landmart kepada Koordinator Pansus I Wahyu Iramana Putra.

Dia juga mendengar ada isu tentang akan ditampungnya semua keinginan masyarakat sekitar. Juga adanya back up aparat soal parkir. Dewan hanya ingin mengantisipasinya karena lahan Transmart berada pada kawasan pusat perkantoran. "Bahkan kami mendengar di Transmart itu juga terjadi tindakan pungli yang luar biasa, dari seluruh gerai Transmart, ternyata di Padang biaya bongkar barangnya yang paling tinggi. Ini tentu perlu keseriusan pihak terkait," katanya.

Disamping itu, ketika pihak Transmart memotong pohon pelindung, apakah ada surat dari Transmart dan sisa kayu itu ditaruh di mana. "Pohon pelindung yang ditebang itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, kemana perginya," tanya Wahyu.

Koordinator Pansus I Wahyu Iramana Putra bersama anggota Pansus foto bersama di lokasi pembangunan Padang Landmart.

Sementara Amrizal Hadi menanyakan masalah parkir meminta pihak Transmart mengurangi tarif per jam sesuai kesepakatan. "Mungkin masalah tarif per jam ini yang menjadi kecendrungan masyarakat untuk parkir diluar Transmart," ujarnya.

Sementara Azirwan menyampaikan polemik masalah Transmart sudah dijelaskan Dinas PUPR bahwa perubahan kawasan tersebut baru akan direncanakan dan jelas keberadaan Transmart sudah melanggar RTRW.

Emnu Azamri sebagai Ketua Pansus I menanggapi pengaduan masyarakat hukum kausalitas mengatakan dengan banyaknya pengaduan masyarakat, disarankan pihak Transmart membuat surat pada dewan dan menjelaskan secara detil.

Koordinator Pansus I Wahyu Iramana Putra bersama anggota Pansus saat meninjau lokasi pembangunan tak berizin di Gunung Pangilun.

Sementara General Manager Transmart, Aris menyikapi semua pertanyaan Pansus I DPRD Padang itu, ia menyampaikan bahwa seluruh pertanyaan dari wakil rakyat akan di koordinasikan dengan pimpinan pusat dan berjanji dalam waktu dekat akan mengkonfirmasikannya dan jawaban pertanyaan diatas," ujarnya.

Terkait pembangunan Padang Landmart, didapatkan keterangan bahwa keterlambatan pembangunannya karena pihak Padang Landmart tidak bisa melaksakan pekerjaan mulai pagi hingga siang.

Koordinator Pansus I Wahyu Iramana Putra bersama anggota Pansus saat di lokasi pembangunan Padang Landmart.

"sebab di lokasi yang bersebelahan dengan itu, ada dua sekolah yang Al Azhar dan SMK, sehingga jika dilaksanakan pekerjaan sejak pagi, kegiatan belajar jadi terganggu, karena getaran yang diakibatkan pekerjaan," ujar Wahyu.

Pun begitu dengan Aston Hotel di kawasan Simpang Kinol. Keterlambatan pembangunan karena adanya re-scedule dan perubahan rancangan bangunan. Di lokasi Aston itu, wahyu meminta penjelasan terkait persoalan tanah. "Karena di lokasi itu ada tanah Pemko yang diduga terpakai oleh Aston. Kami minta penjelasan secara rinci dari pihak manajemen untuk diserahkan ke DPRD secepatnya," kata Wahyu. (adv)