Deutsche Geselischaft fir International, Berikan Nilai Terbaik Kepada DPR RI Sebagai Parlemen Terbaik se-Asean

JAKARTA - Proses penganggaran DPR RI mendapat nilai terbaik dari survei yang dilakukan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and Deutsche Geselischaft fir International (GIZ) diatas negara-negara ASEAN yang lain.

Dimana untuk pagu anggaran 2018 mendatang DPR RI mendapat Rp 5.728.286.667.000 dan sebelumnya mengajukan Rp 7.246.516.298.000.

 Berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Keuangan No.S. 593/MK.022017 dan 291/M.PPN/D.8/KU,01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 hal pagu anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018, DPR memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 5.728.286.667.000,- atau mendapat tambahan Rp 1.370.576.457.000,- dibanding pagu indikatif.

Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Singapura.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, hal ini didapat karena proses anggaran di DPR RI ini paling transparan dibanding lembaga negara lain. Termasuk parlemen di ASEAN.

"Jadi, proses penganggaran di DPR ini paling transparan. Tapi, DPR terus dimaki karena ada yang sakit perut dengan DPR," tegas Fahri Hamzah dalam dialog anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Fahri didampingi Kepala Biro BKSAP Endah Tjahjani Dwirini R, dan Kepala Badan Keahlian DPR Jonson Rajagukguk. Padahal, lanjut Fahri, di negara yang semakin maju dan demokratis maka keterlibatan DPR akan makin kuat.

"Tapi, DPR masih meminta anggaran kepada Menteri Keuangan, sehingga belum memiliki kewenangan penganggaran sendiri. Apalagi, DPR ini sebagai infrastruktur utama dalam membangun demokrasi. Demokrasi untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. ***