Tahun 2017 Naik Jadi Rp28 Miliar Lebih, Proyek Cleaning Service Menguras Anggaran DPR RI

JAKARTA - DPR RI di tahun 2016 dan 2017 menjalankan empat proyek pekerjaan cleaning service. Dengan proyek ini, gedung DPR jadi gedung rakyat yang bebas dari sampah, dan lantainya bersih mengkilat.

Sehingga membuat penghuninya nyaman dan lebih produktif lagi dalam bekerja untuk melayanin rakyat, dan para anggota DPR pun enak mengkritisi pemerintahan Jokowi yang belakangan ini sedikit tegang dengan suhu politik jelang pilkada.

Selain itu, proyek cleaning service ini, diharapkan juga bukan hanya untuk bersih bersih gedung atau lantai Gedung DPR.

Namun, dengan adanya proyek cleaning service pada zona B dan C semua "penduduk" gedung DPR juga bersih atau bebas dari tindakan korupsi, agar tetap mendapat empati dan dukungan dari rakyat.

Namun harapan tersebut mungkin masih jauh dari angan-angan. Pasalnya, menurut data dari CBA atau (Center for Budget Analysis) ada hal-hal yang justru menjadi kebalikannya.

Pada kenyataannya, CBA melihat DPR RI melalui lembaga Setjen DPR RI, tidak seperti yang diharapkan. Parahnya, malahan ikut-ikutan menghamburkan uang rakyat untuk sekedar proyek-proyekan cleaning service.

Karena ditemukannya, ada kenaikan yang mencolok pada proyek cleaning service tersebut. Perbedaan aanggaran yang disiapkan di tahun 2016 jauh berbeda dengan tahun 2017.

"Coba lihat, anggaran 2016 untuk cleaning Service untuk zona b dan zona c sebesar Rp21,083,304,000 sedangkan untuk 2017 sebesar Rp28,970,494,000 jadi tiba tiba terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp.7,887,190,000 yang kita nilai sangat besar, boros, dan tidak masuk akal sehat," ungkap Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman kepada GoNews.co, Selasa (24/1/2017).

Selain itu, peningkatan anggaran (Cleaning Service) dari tahun 2016 ke 2017 sebesar Rp7.8 miliar, juga memperlihatkan kejanggalan.

"Bagimana tidak janggal, yang dikerjakan pihak perusahaan tiap tahun, kemungkinan zonanya sama, luas dan lebarnya tidak bertambah," tukasnya.

Menurut Jajang, kalau ada, peningkatan anggaran tapi zonanya bertambah, atau bisa dibenarkan ketika ada penambahan luas atau lebar zone yang dikerjakan atau dibersihkan.

Dari temuan di atas, semakin membuka mata publik, bahwa lembaga DPR, selain tidak produktif dalam kinerjanya ternyata DPR juga hoby menaikan anggaran untuk proyek-proyekkan seperti cleaning service yang tidak masuk akal sehat ini.

"Untuk itu, kami menyarankan, coba KPK panggil para pekerja cleaning service, tanya gaji dan tunjangannya berapa perbulan dan pertahun. Menurut hemat kami, kemungkinan tidak sepadan antara anggaran total proyek cleaning service dengan gaji dan tunjangan yang mereka Terima. Kalau benar begitu, lantas duitnya kemana saja? Itulah tugas KPK untuk melakukan penyelidikian," pungkas Jajang. ***