Tiga Calon Dubes Usulan Jokowi Siap "Dikuliti" Komisi I DPR Saat Fit and Proper Test

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi DPR, Meutya Hafidz mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan fit and proper test bagi para calon duta besar yang sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo ke pimpinan DPR.

"Kita akan lalukan fit and proper test kepada para calon dubes sesuai daftar nama-nama yang sudah dikirim presiden ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena Surat Perintah Presiden (Supres) nya kan sudah diterima oleh pimpinan DPR. Saya sendiri belum lihat bentuk suratnya," kata Meutya di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senin (28/11/2016).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, Komisi I DPR segera mengagendakan secepatnya sehingga proses "Menguliti" para calon Dubes tersebut segera selesai.

Mengenai salah satu dari Anggota Komisi I yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar, yakni Tantowi Yahya, Meutya menjelaskan, bahwa sebelumnya beliau adalah wakil Ketua Komisi I DPR.

"Maka kami dari komisi I sudah tak kaget lagi jika beliau dipercaya pemerintah menjadi salah satu pejabat perwakilan RI di luar Negeri," tuturnya.

Menurutnya, ia sangat konsern dengan urusan di luar negeri. Menyinggung soal agenda fit and proper test, Meutya menyatakan bahwa hal tersebut wajib dilakukan bagi setiap calon pejabat pemerintah baik itu Duta Besar, Kapolri, Jaksa,dan lainnya. Karena kata dia, Presiden tidak boleh melantik tanpa pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita (Komisi III DPR) akan lihat orang (calon) tersebut cocok apa tidaknya di negara yang ditentukan. Jika yang bersangkutan tidak cocok, maka kita bisa saja mengusulkan pergeseran posisi calon-calon dubes sesuai kecocokan mereka," ujar Meutya.

Soal pertimbangan-pertimbangan atau kriteria dalam fit and propper test calon dubes, yang utama kata dia adalah pengetahuan tentang negara-negara yang akan ditugaskan. Selain itu record yang berkesinambungan dengan bidang-bidang di luar negeri akan menjadi pertanyaan untuk para calon.

Meutya menambahkan, sebelumnya ada penetapan duta besar tanpa diproses DPR, namun dilantik menjadi Dubes. Padahal sebenarnya yang bersangkutan secara kriteria belum pas. ***