Program PB Sejalan dengan Program Nawacita

PADANG-Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perlu bersama-sama menjadi institusi terdepan, dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dengan melakukan segala upaya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hal tersebut disampaikan  Sekretaris daerah provinsi Sumatera Barat H. Ali Asmar, diwakili Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Eliyusman ketika membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program penanggulangan bencana se Sumatera Barat di hotel Grand Zuri Padang, Rabu (23/11).

Kegiatan selama 2 hari berturut (23-24/11) tersebut, dihadiri kepala Biro Perencanaan BNPB, direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, kepala BPBD dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, kepala Badan/Dinas Provinsi terkait kebencanaan dan para undangan lainnya.

Dijelaskan Eliyusman, upaya menghadapi bencana itu, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang langsung menyentuh masyarakat dan sejalan dengan program Nawacita (Sembilan Agenda Pembangunan.Red),

Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sekda Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran narasumber BNPB dan Kemendagri, yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada rapat tersebut, sebagai wujud kepedulian yang mendalam terhadap kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana (PB) di Sumatera Barat.

Saya berharap, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh kabupaten/kota serta provinsi pada tahun anggaran 2016 ini, dapat terlaksana se-efektif dan se-efisien mungkin, dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat dalam PB yang berpotensi mengancam daerah Sumatera Barat.

Selain itu, potensi bencana lainnya yang mungkin berasal dari luar Sumatera Barat seperti kebakaran hutan dan lahan yang ancamannya berupa kabut asap, perlu juga menjadi perhatian dan prioritas bagi kita bersama, karena dampaknya tidak saja bersifat lokal, tetapi juga berdampak kepada negara tetangga, kejadian tersebut bisa saja akan berulang, karena tidak saja terkait dengan faktor manusia, tetapi juga terkait dengan faktor cuaca (kekeringan).

“Ancaman bencana itu, baik bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami, dan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan sebagainya, “sebut Eliyusman.

Saya menyadari, hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan di tengah keterbatasan masing-masing daerah,terutama sumberdaya manusia dan  anggaran.

Namun demikian saya mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menjadikan program penanggulangan bencana terutama program pengurangan resiko bencana (PRB), sebagai investasi pembangunan yang dapat menjamin pembangunan berkelanjutan dan bukan sebagai biaya tambahan.

Secara umum program PB, sudah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di kabupaten/kota walaupun masih belum diiringi dengan kebijakan anggaran yang memadai.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah yang saat ini dalam tahap penyusunan Permendagri, maka bentuk dan tata kerja organisasi PB di daerah bisa jadi akan berubah atau bergeser, yang tentu saja juga akan mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan PB di daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat selalu mendorong agar institusi BPBD kabupaten/kota dapat melaksanakan PB di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya.

“Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi sangat penting, mengingat dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi ke depan dibutuhkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program antara instansi terkait PB, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, “papar Eliyusman.

Sementara itu, dua orang peserta rakor monitoring dan evaluasi program PB provinsi Sumatera Barat, yakni Nasriyanto (Kepala Pelaksana) BPBD kabupaten Lima Puluh Kota dan sekretaris Nur Akmal, mengatakan, kegiatan yang sudah berjalan secara berkala ini, mari kita jadikan sebagai momentum yang strategis.

“Untuk membangun sinergi dan harmonisasi dalam merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan bencana ke depan, tentunya secara bersama-sama, sebab, dampak dari bencana itu tidak saja daerah Lima Puluh Kota akan tetapi merembet keseluruh daerah,”ujar Nasriyanto.

Sebelumnya, panitia pelaksana Mhd. Dira Oktavian yang sehari-hari dipercaya sebagai Kasubag Program BPBD Sumatera Barat, mengatakan, latar belakang diadakan kegiatan ini, dalam rangka mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan diselenggarakannya untuk mengevaluasi program/kegiatan tahun 2016, dan menyatukan persepsi mengenai perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan bencana ke depan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tema rapat koordinasi kali ini adalah “Melalui Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Bencana, Kita Tingkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat”, dengan lingkup kegiatan melibatkan Badan/Dinas Provinsi terkait, BPBD dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

“Peserta rapat terdiri dari BPBD kabupaten/kota sebanyak 55 orang. Bappeda kabupaten/kota sebanyak 19 orang, Badan/Dinas Provinsi terkait kebencanaan sebanyak 11 orang, BPBD Provinsi sebanyak 8 orang, total keseluruhan peserta 90 orang,”ujar Mhd. Dira Oktavian.***