Ironi, Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi, Rakyat Menjerit dengan Mahalnya Harga Pangan

JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak peduli dan mengabaikan "Ketahanan Pangan". Sehingga negara dianggap gagal dan tidak bisa hadir saat gejolak harga kebutuhan pokok.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan kepada GoNews.co, menanggapi soal gejolak harga yang selalu timbul pada saat menjelang lebaran dan hari-hari besar seperti, Natal serta tahun baru, Kamis (30/06/2016) dinihari.

"Bung Karno dulu waktu menjadi presiden jauh-jauh hari sebelum terjadi lonjakan harga, sudah melihat dan langsung mencari solusinya sebelum ketidak stabilan harga itu terjadi. Karena bagi Bung Karno, ketahanan pangan merupakan substansi kedaulatan dan yang bukan sekadar retorika," ujar Arteria Dahlan melalui pesan Whatsappnya.

Jadi menurut dia, kejadian ini merupakan sebuah Ironi, dimana Indonesia yang terkenal dengan negeri kaya raya, gemah ripah loh jinawi, ternyata harga pangan yang stabil mahalnya.

"Pasar begitu mudahnya terdistorsi bukan dikarenakan hal yang signifikan, tapi negara dikalahkan oleh pengusaha pemegang kartel sembako, negara tersesatkan dengan stigma "petani dan pedagang kecil", negara sulit membedakan antara memberdayakan dengan diperdayakan. Negara juga dilemahkan dengan kemandulan dan tidak jelasnya tata niaga dan tata kelola logistik," ujarnya.

Dirinya juga mencontohkan, Bulog yang saat ini terlihat disorientasi baik dari sisi kebijakan maupun keberpihakannya terhadap visi kerakyatan dan ketahanan pangan.

"Bayangkan saja, di Indonesia yang sudah punya Bulog, ternyata stok beras nasional masih saja dikendalikan oleh pihak swasta. Jadi jangan bicara kedaulatan kalau konstituen di ''Kampung Tengah" (perut) kita masih tergantung orang lain," tukasnya.

Masalah tersebut kata dia, harus ditangani secara serius, dan jangan dilihat ini hanya merupakan kejadian rutin tahunan.

"Masalah yang ada didepan mata pasti terjadi kenaikan tingkat inflasi, besok pelemahan daya beli, kemudian matinya sektor usaha dan maraknya PHK. Saya minta pemerintah serius terbitkan crash program yang subtantif, bukan hanya sekedar giat ramadan seperti pasar murah, tapi adakan program yang langsung ke sasaran seperti menjaga arus distribusi logistik yang berorientasi pada keseimbangan produksi dan kebutuhan," beber dia.

Selanjutnya kata dia, pemerintah juga harus mereposisi kebijakan perekonomian nasional yang menghadirkan nasionalisme Indonesia. Dimana kontrol pemerintah untuk sembako lebih dominan dan tidak begitu mudahnya diserahkan ke mekanisme pasar.

"Pengendalian stok yang berpihak pada kepentingan rakyat, operasi pasar yg berkelanjutan bukan seperti kegiatan kepanitiaan. Tapi pemerintah harus bisa memberantas kartel dan spekulan serta penimbun sembako yang terbukti memainkan harga di pasaran," tegasnya.

Jadi lebaran itu kata dia, merupakan ritual tahunan, tapi kenaikan harga dan stabilnya kenaikan harga jangan juga dilegitimasi sebgai ritual tahunan atau pembenaran. "Itu namanya legitimasi kegagalan," pungkasnya. (***)