Wagub Sumbar Minta Semua Pihak Hentikan Politisasi Proses Pembebasan Lahan Proyek Pengendalian Banjir di Maransi Padang

PADANG - Proses pembebasan lahan di kawasan Maransi, Aie Pacah Kota Padang, sedang dilakukan Pemko Padang bersama dengan BPN Kota Padang. Namun, pembebasan ini hingga kini masih terkendala. Ada sinyalemen, beberapa pihak mempolitisasi proses pembebasan lahan guna pembangunan kawasan itu agar terhidar dari banjir selama ini.

Kejadian ini mencuat dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh (bidang pariwisata) Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (24/3/2016) yang dipimpin langsung Wakil Gubernur H. Nasrul Abit bersama jajaran Pemko Padang, Pemkab Pesisir Selatan, Kanwil BPN Sumbar.

Usai memimpin rakor, kepada wartawan, Wagub menyebutkan, sekarang Pemko Padang dan BPN sudah memasuki tahap pengumuman soal ganti rugi, dan kepada warga yang terkena pembebasan lahan harap memberikan sanggahan ke BPN Padang.

Wagub juga menyebutkan, Pemko Padang sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan dalam APBD 2016 dan siap dicairkan kepada yang terkena pembebasan lahan. Untuk itu, sambungnya, diminta kepada semua pihak jangan menjadikan proses ini menjadi lahan politis, sehingga prosesnya berjalan lama. Padahal, pemerintah sedang menata kawasan Maransi agar terbebas dari banjir.

"Maransi merupakan salah satu daerah langganan banjir. Dan Dinas PSDA serta Balai Sungai Kementrian PU PR akan mengerjakan proyek pengendalian banjir di Maransi. Kita semua harus mendukung, karena ini dana APBN. Kalau tidak bisa dilaksanakan, dana itu akan balik ke negara dan akan sulit lagi diminta ke pemerintah pusat," tegasnya. (***)