DPRD Bukittinggi Kesal, Pemko tak Punya Persiapan Matang untuk Pembangunan RSUD

BUKITTINGGI - Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi terancam ditunda karena Pemerintah Kota Bukittinggi belum mempunyai persiapan yang matang dalam membangun RSUD tersebut.

Hal itu terungkap saat DPRD Bukittinggi meninjau langsung lokasi tanah di Kelurahan Manggis Gantiang Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang akan dijadikan sebagai lokasi untuk membangun RSUD tersebut seusai rapat kerja DPRD dengan Pemko Bukittinggi Selasa  2 Februari 2016.

Kedatangan anggota Dewan yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Beny Yusrial dan Wakil Ketua DPRD Trismon bersama anggota dewan lainnya.

Para anggota DPRD ini terlihat heran saat melihat lokasi tempat rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi. Pasalnya, lokasi itu belum mempunyai akses jalan masuk yang memadai sebagai lokasi RSUD tersebut.

“Kami minta Pemko segera menyelesaikan masalah akses jalan masuk ke lokasi ini. Kalau jalan masuk ke lokasi ini tidak memadai, maka sudah pasti akan menganggu rencana pembangunan RSUD nantinya” sebut Beny Yusrial dihadapan Asisten dan sejumlah pimpinan SKPD saat meninjau lapangan.

Politisi Partai Gerindra ini tidak dapat menyembunyikan kekesalannya melihat lambannya persiapan Pemko dalam mengurus lokasi yang akan di bangun RSUD.

Beny menegaskan sesuai dengan persiapan Perda Dana Cadangan, maka tahun 2016 ini seharusnya tahapan pekerjaan pembangunan sudah bisa dilaksanakan.

“Bagaimana pembangunan akan dimulai, kalau persoalan lahan dan akses jalan belum terselesaikan. Kami minta Pak Asisten dan SKPD terkait menyelesaikan akses jalan ini secepatnya,” ujar Beny.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bukittinggi, M. Nur Idris yang juga ikut meninjau lokasi rencana pembangunan ikut geram melihat lalainya pemko dalam mempersiapkan lokasi pembangunan RSUD dan kantor DPRD.

“Untuk rencana dua bangunan ini saja pemko gak siap, apa lagi untuk pembangunan mega proyek lainnya. Dalam rapat selalu Pemko meyakinkan bahwa mereka sudah siap dengan pembangunan RSUD dan kantor DPRD. Ternyata kini apa semua terbukti di lapangan,” ujar Idris.

M Nur Idris menegaskan bahwa semenjak perencanaan pembangunan RSUD ini dia sudah berkeyakinan bahwa pemko masih setengah hati untuk melaksanakan pembangunan ini. Buktinya, hari ini ketika peninjauan ke lapangan semua terungkap jelas bahwa lahan dan akses pendukung lokasi pembangunan ada namun belum selesai.

Sebelumnya, dalam rapat kerja DPRD dengan Pemerintah Kota Bukittinggi terungkap pula dalam rencana pembangunan RSUD tersebut Pemko Bukittinggi belum menyiapkan konsultan manajemen konstruksi (mk), dan Detail Engineering Design (DED), karena sesui aturan bangunan dengan luas diatas 5000 meter persegi dengan ketinggian empat lantai lebih harus memiliki konsultan managemen kontruksi dan Mk itulah nantinya yang akan mengawasi tahapan dari DED tersebut.

"Karena itu, sebelum melaksanakan pembangunan RSUD itu kita minta pemerintah kota Bukittinggi menyiapkan terlebih dahulu konsultan managemen kontruksi tersebut,"ujarnya.

Selain itu, pemerintah Kota Bukittinggi juga belum membentuk tim yang akan mengkaji atau menyiapkan konsultan managemen konstruksi ataupun DED tersebut.

Meskipun pemerintah Kota Bukittinggi dinilai DPRD belum mempunyai persiapan yang matang untuk membangun RSUD tersebut, namun pada intinya DPRD tetap sepakat bahwa RSUD tersebut tetap dibangun karena hal itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Kota Bukittinggi dan itu juga sudah direncanakan dalam dua periode.

Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Trismon juga menyebutkan, kita sepakat membangun RSUD tersebut, karena selan sudah direncanakan dua periode juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Hanya saja kita minta pemerintah kota Bukittinggi dapat mematangkan perencanaan dan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebelum melangkah lebih jauh,"ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Bukittinggi, Ismail Johar mengatakan tim sudah dibentuk, namun belum di SK kan, sedangkan Konsultan Managemen Konstruksi mungkin bisa disiapkan kemudian, karena kita merujuk kepada pembangunan RS di Padang, namun hal itu akan kita konsultasikan kembali apakah hal itu dapat dijadikan rujukan.

Terkait akses jalan menurut Ismail, pemilik tanah sebenarnya sudah menyerahkan kepada pemko Bukittinggi tanah seluas 6 meter untuk jalan, tapi karena kebutuhanya menyapai 15 meter maka Pemko Bukittinggi akan mengupayakan untuk menambah pembebasannya, selain itu pihaknya juga sudah mengkaji alternatif tanah yang akan dijadikan akses jaalan bagi RSUD Bukittinggi. (**)