13 DPD PAN Sepakati Anwar Ahmad Sebagai Cawagub Aceh

TAPAKTUAN - Sebanyak 13 Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) di Aceh, sepakat mengusung H Anwar Ahmad SE Ak sebagai Calon Wakil Gubenur (Cawagub) dalam Pilkada Aceh 2017.

Keputusan pengusungan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Aceh itu disampaikan dalam butir-butir rekomendasi oleh 13 DPD kabupaten/kota di Aceh yang telah selesai menggelar Musyawarah Daerah (Musda) baru-baru ini. Dikabarkan, daerah yang belum melakukan Musda pun akan mengambil sikap dan keputusan yang sama.

Anwar Ahmad yang dikonfirmasi wartawan di Tapaktuan, Senin (1/2), menegaskan kesiapannya untuk menjadi Cawagub Aceh sebagaimana amanah para kader PAN di 13 kabupaten/kota. “Dukungan yang diberikan tersebut merupakan wujud militansi dan loyalitas kader PAN Aceh yang ingin menampilkan kadernya sendiri dalam pesta demokrasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017,” tegasnya.

Anwar menyatakan keputusan itu sekaligus membuktikan bahwa para kader PAN Aceh tidak ingin dibohongi lagi dengan janji-janji politik oknum kandidat tertentu. Sehingga, untuk mengantisipasinya, PAN Aceh harus mengusung kadernya sendiri.

Kendatipun demikian, harap Anwar, hal itu tidak cukup sebatas memberikan rekomendasi melainkan harus benar-benar diperjuangkan secara nyata di lapangan nantinya. “Secara pribadi saya memberikan apresiasi kepada kader yang telah memberikan rekomendasi. Keputusan itu perwujudan dari semangat kader yang dilahirkan melalui musyawarah. Tetapi tidak cukup itu, melainkan harus diformulasikan dengan bukti dukungan nyata di lapangan. Kemudian, kita juga harus membangun komunikasi politik untuk menentukan calon gubernurnya,” tambahnya.

Didampingi Sekretaris DPW PAN Aceh T Hasbullah, Anwar Ahmad mengatakan rekomendasi yang telah diputuskan tersebut merupakan salah satu mekanisme yang dibangun selama ini. Tetapi pihaknya tidak bisa hanya terfokus dan berkutat pada tahapan itu, sebab masih banyak rekomendasi internal dan eksternal yang tidak kalah pentingnya telah dilahirkan melalui arena Musda untuk dijalankan partai, baik rekomendasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun bagi kader PAN sendiri.

Contohnya, kata Anwar, kader PAN harus mendukung pemerintah yang menjalankan program pro rakyat dan sebaliknya kader PAN Aceh harus bersikap kritis terhadap pemerintah yang dinilai melenceng dan mengabaikan kepentingan rakyat. “Caranya, ya memberikan masukan dan saran yang konstruktif demi kemajuan daerah dan masyarakat Aceh ke depan,” tandasnya. ***