Home  /  Berita  /  Ekonomi

Kebun Sawit yang Luas, DPRD Pessel Minta Pemkab Carikan Investor Bangun Pabrik CPO

Minggu, 24 Januari 2016 06:29 WIB
Penulis: Calva
kebun-sawit-yang-luas-dprd-pessel-minta-pemkab-carikan-investor-bangun-pabrik-cpoLogo Pesisir Selatan

PAINAN - DPRD Pesisir Selatan, Sumbar meminta pemerintah daerah Pesisir Selatan mencarikan investor agar bisa melakukan investasi untuk membangun pabrik kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di daerah itu. Gunanya, agar harga Tandan Buah Segar (TBS) milik perkebunan petani bisa terangkat dan perekonomian rakyat juga semakin baik.

Ketua Komisi II DPRD Pesisir Selatan, Jusli Mardan di Painan, menilai jumlah pabrik kelapa sawit di daerah ini tidak seimbang dengan luas perkebunan sehingga pabrik yang ada tidak mampu menampung hasil panen masyarakat.

"Sementara Pesisir Selatan saat ini sudah menjadi daerah perkebunan kelapa sawit dengan areal yang sangat luas," katanya dilansir dari laman resmi Pemkab Pessel, Minggu (24/1/2016).

Dari 15 kecamatan yang ada di daerah ini, 10 kecamatan merupakan penghasil TBS. Sementara hingga kini hanya terdapat dua pabrik pengolahan TBS yang dimiliki PT. Incasi Raya.

Kondisi itu berdampak terhadap rendahnya harga jual TBS yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Idealnya enam pabrik pengolahan sawit ada di sini, ujarnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sumatera Barat, mencatat pada 2013 luas kebun kelapa sawit Pesisir Selatan 46.067 hektare. Luasan itu merupakan terbesar ketiga dari 14 kabupaten/kota penghasil sawit di provinsi ini.

Sedangkan daerah yang tercatat sebagai pemiliki perkebunan paling luas adalah Kabupaten Pasaman Barat, dengan lahan 159.015 hektare. Kemudian posisi kedua ditempati Kabupaten Dharmasraya seluas 69.882 hektare.

Kendati demikian, lanjutnya, selain investasi industri pengolahan, pemerintah daerah pun perlu mengawal penetapan harga TBS. Sebab, Dinas Perkebunan kabupaten maupun provinsi masuk dalam tim penetapan harga.

Legislator juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan pemerintah daerah. Namun, sesuai tugas pokok dan fungsi kami di DPRD, ujarnya. (***)

wwwwww