Usulan Digelarnya Debat Non Formal Istri Paslon Capres - Cawapres Pemilu 2024 Menguat

JAKARTA - Belakangan ini beredar kabar jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat istri Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) peserta Pemilu 2024. Namun, kabar ini dipastikan hoaks. Pasalnya, dalam UU 17/2017 dan PKKPU No 15/2023 tidak ditemukan aturan maupun keterangan adanya debat istri para paslon Capres-Cawapres di Pemilu 2024.

Walau begitu, wacana debat istri sebagai bagian dari keluarga para paslon Pemilu 2024 sejatinya bisa saja dilakukan secara non formal dan dikemas dalam sebuah diskusi santai sebagai cara populis untuk mempopulerkan paslon.

Hal seperti ini sudah pernah digelar dalam kemasan santai. Memang bukan istri-istri paslon, tapi putri capres nomor urut satu, Anies Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan dan putra capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Mereka hadir dalam acara 'MikirSantai PlayDay' di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Apalagi saat ini, profil pendamping para paslon ini kerap menghiasi keberadaan paslon dalam berinteraksi dengan publik, baik itu dalam kapabilitas mendampingi, bahkan terjun langsung membantu kampanye paslon.

Ditambah lagi, publik juga ingin tahu sejauh mana para pendamping calon pemimpin mereka punya kapabilitas untuk mendampingi kelak jika jadi pemimpin negara ini.

Lalu, apakah wacana debat atau diskusi non formal para istri paslon ini layak digelar dan punya efek positif bagi para paslon dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024?

"Kalau (debat/diskusi) non formal menarik tuh. Bisa menambah insentif elektoral," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto di Jakarta, baru-baru ini.

Dikatakannya, faktor para istri paslon bisa menjadi insentif elektoral kuat karena menampilkan harmonisasi keluarga, influence ke keluarga-keluarga muda dan juga basis massa perempuan. Apalagi jika tema debat/diskusi ini terkait dan menyentuh pada isu-isu di atas.

"Bisa menjadi insentif elektoral kalau tepat guna dan sasaran, misalnya kalau anak-anak paslon untuk mempengaruhi milenial dan gen Z," imbuh Gun Gun.

Soal ini, caleg perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jawa Barat (Jabar) 3, Camelia Panduwinata menyambut baik jika wacana debat/diskusi istri paslon Pemilu 2024 secara non formal ini digelar.

"Sah-sah saja sih jika ingin mengadakan debat atau diskusi istri-istri capres atau cawapres. Mungkin publik nantinya bisa melihat bagaimana cara atau kesiapan para pendamping ini untuk menyertai sang suami mengemban tugas-tugasnya dalam melaksanakan visi misinya untuk negeri ini," ujar wanita yang akrab disapa Camel Petir ini.

Camel yang yang juga selebriti ini melihat, acara semacam itu tidak akan mengalihkan perhatian dari isu-isu kunci yang berkaitan dengan kepemimpinan.

"Acara seperti ini bisa memberikan wawasan tambahan tentang karakter dan kapabilitas pendamping calon pemimpin, walau fokus publik tetap pada kemampuan dan visi misi dari calon pemimpin itu sendiri," ujar Camel.

Dipaparkannya, tema yang menarik untuk debat/diskusi ini dapat mencakup isu-isu sosial, pendidikan, perempuan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, juga dapat dibahas mengenai peran dan kontribusi istri calon pemimpin serta visi dan misi mereka dalam mendukung program-program pemerintahan.

Tentang siapa yang paling seru atau paling diinginkan publik untuk diadu pemikirannya, Camel menyebut, hal ini tergantung pada preferensi masing-masing individu.

"Setiap istri calon pemimpin memiliki latar belakang, pengalaman, dan pemikiran yang berbeda-beda, sehingga setiap debat atau diskusi dapat menarik perhatian publik dengan cara yang berbeda pula. Publik dapat memiliki preferensi berdasarkan pemahaman mereka tentang isu-isu yang relevan dan kemampuan istri calon pemimpin dalam mengatasi tantangan yang ada," bebernya.

Terpisah, mantan presenter berita (anchor) di sejumlah TV nasional, Astri Megatari melihat, keluarga paslon yang di dalamnya ada para istri paslon merupakan sebuah side story yang menarik untuk disajikan pada publik.

"Side story ini bisa dikembangkan tim kampanye paslon dalam rangka membangun imej atau mem-branding diri mereka sendiri agar related dengan target audience mereka," ujar Astri.

Wanita yang kini menjadi anggota KPU DKI Jakarta ini menyatakan, jika cara-cara membangun imej dengan cara-cara populis bisa saja dilakukan asal tidak melanggar aturan Pemilu.

"Yang pasti kami sebagai penyelenggara pemilu hanya mengatur yang ditetapkan sebagai peserta pemilu," pungkas Astri. (Yazid N). ***