Soal Transaksi 300 T di Kemenkeu, Ketum BPR: Pernyataan Mahfud MD Turunkan Kepercayaan Publik

JAKARTA - Ketua Umum Benteng Persatuan Rakyat (BPR), Mukhtar Tompo, angkat bicara terkait pernyataan Menkopulhukam Mahfud MD soal adanya transaksi 300 T di Kemenkeu.

Menurutnya, pernyataan Mahfud MD itu, bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan negara. "Selain publik tidak percaya, tentu ini juga mengancam semangat persatuan," katanya kepada GoNews.co, Kamis (9/3/2023).

Selain itu kata Politisi PAN ini, pernyataan Mahfud MD juga menimbulkan kegaduhan baru dan berpotensi menciptakan dis integrasi antar warga negara. "Seharusnya hal-hal seperti ini dibahas secara internal dan bersama-sama. Harusnya, guna menjawab persoalan itu, beliau kan bagian dari pemerintahan, pak Mahfud MD adalah MenkoPolhukam, bukan LSM, harusnya dengan cara-cara ilegan dan kerja nyata, bukan tebar wacana atau tebar isu semata," tegasnya.

"Itu bisa menciptakan dis integrasi antar anak bangsa. Sangat berbahaya," timpalnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan alasannya membuka informasi transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Mahfud, saat ini informasi sensitif seperti itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi dari masyarakat. "Kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini, (kalau) tidak tahu dari saya, tahu dari orang lain," ujar Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis, 9 Maret 2023.

Mahfud menerangkan, dirinya membuka transaksi mencurigakan di Kemenkeu ini ke publik lantaran wartawan menanyakan kepada dirinya. Sehingga, ia beramsumsi hal ini sudah diketahui oleh publik. "Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tanya, kok ada berita baru Rp500 miliar si Rafael? Lalu yang satunya juga tanya Rp300 triliun. Ya kita tidak boleh berbohong," kata Mahfud.

Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan di luar transaksi janggal Rp 500 miliar dari rekening eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.

Menurut Mahfud, temuan itu telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ia menambahkan, KPK juga telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (sekitar) ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp300 triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan," Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang itu.

Mahfud menjamin bahwa temuan itu bukan hoaks dan tidak dapat disembunyikan di era keterbukaan informasi. "Kenapa saya bicara kepada saudara, karena kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," kata Mahfud MD.

Mahfud MD menyebut laporan soal transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun di Kemenkeu sudah ada sejak tahun 2009. Namun, Mahfud menyebut Kemenkeu selaku penerima laporan tidak merespon hal tersebut. "Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, informasi tidak diberi respon. Kadang kala respon itu muncul sesudah terjadi kasus, kaya yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus setelah dibuka. Loh, ini sudah dilaporkan kok didiemin? Baru sekarang-sekarang," kata Mahfud.

Mahfud menyebut laporan transaksi mencurigakan sejak tahun 2009 hingga 2023 itu ada sekitar 168 laporan dengan melibatkan 460 orang di Kementrian Keuangan. Namun, laporan itu mandek tak direspon hingga menunggu pihak lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak mengusutnya. "Dulu Angin Prayitno sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK baru dibuka," kata Mahfud.

Mahfud menyebut dirinya tidak menyalahkan Sri Mulyani atas menumpuknya laporan tak ditindaklanjuti tersebut. Menurut dia, kasus-kasus ini sudah dilaporkan hingga Menteri Keuangan sudah berganti empat kali. "Nah, itu karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu, sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud menduga mandeknya laporan tersebut karena para Direktur Jenderal di Kemenkeu tidak melaporkan kepada atasannya soal dugaan transaksi mencurigakan tersebut. Mereka, kata Mahfud, mungkin menganggap transaksi mencurigakan itu sebagai kasus kecil dan tidak bermasalah. "Ternyata kalau dianggap ndak ada masalah, sekarang ada masalah. Ndak apa-apa, saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu," kata Mahfud.***