Tanggapan Lantang dari Dua Kepala Daerah Usai Ketum PKB Wacanakan Jabatan Gubernur Dihapus

JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal ditiadakannya jabatan gubernur mendapar tanggapan dari dua kepala daerah di tanah air.

Ridwan Kamil yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur Jawa Barat menanggapi wacana tersebut. Menurutnya, hal terbaik adalah bertanya kepada rakyat. "Usulan itu yang paling bijak adalah oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan, tanyalah kepada rakyat," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Medan, Sumut, Selasa (31/1/2023).

Ditambahkan Kang Emil, suara dari rakyat bisa memberikan jawaban bukan hanya meniadakan jabatan Gubernur, tetapi eksistensi bupati, walikota dan presiden partai politik.

Berdasarkan perundangan yang berlaku pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-undang No.22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. "Jadi pertanyaannya, kalau mau ada perubahan-perubahan silakan. Karena negara ini dibangun oleh kesepakatan, kesepakatan tertinggi datang dari aspirasi rakyat. Itu jawaban saya," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil.

Emil menambahkan, salah satu bentuk pertanyaan kepada rakyat itu bisa melalu referendum agar mengetahui keputusan apa yang diinginkan. "Bentuknya bisa referendum. Referendum itu bertanya kepada rakyat kan?. Tapi kalau rakyat memutuskan ya, dibikin kesepakatan baru," katanya.

Namun dia pun meminta agar tetap menghormati keputusan rakyat jika ingin tetap adanya jabatan gubernur karena dirasa manfaatnya. "Jadi kesimpulannya tetap tanyalah kepada rakyat," ucap Ridwan Kamil.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmyadi saat diminta tanggapan atas wacana yang digaungkan Cak Imin meminta wartawan untuk bertanya balik kepada yang punya wacana. "Kau tanya sama dialah. Kalau gubernur dihapus nantikan enggak ada kerjaan lagi gubernur 38 provinsi. Nanti siapa yang kasih kerjaan gubernur-gubernur itu," ujar Edy.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengemukakan bahwa partainya sedang mengkaji peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur.***