'Drama Tol Sumbar-Riau', Pembebasan Lahan Molor Lagi

PADANG - Lagi dan lagi, target pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 molor. Sebelumnya, pembebasan lahan Tol Padang-Sicincin itu dipastikan rampung Juli 2022. Lalu, target mundur ke Agustus 2022. Nyatanya, setelah memasuki September 2022, masih banyak lahan yang belum terbebaskan.

Sebenarnya 'sinetron' pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 ini, berlangsung sudah sangat lama. Jika tak rampung juga tahun ini, berarti sudah 5 tahun prosesnya. Padahal, panjang jalan yang dibebaskan hanya 36,15 kilometer. Jumlah itu tentu hanya sebagian kecil dari total panjang Tol Padang-Pekanbaru.

Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan, Syafrizal Ucok, menjelaskan bahwa pihaknya masih terus berupaya untuk menyelesaikan pembebasan lahan Tol Padang-Sicincin tersebut. “Masih dalam proses. Saat ini sudah mencapai 79 persen yang kita selesaikan. Sisanya akan terus kita upayakan selesai secepatnya,” ujarnya.

Kemudian, ia juga menyebutkan sisa pembebasan lahan yang belum terselesaikan sebanyak 21 persen. Hal tersebut tentu atas dasar beberapa kendala yang dihadapi oleh pihaknya. “Pastinya ya, karena kalau tidak ada kendala pasti ini selesai tepat waktu oleh kita semua. Jadi, memang terhalang beberapa masalah. Akibatnya pengerjaannya jadi terhambat,” ucapnya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihaknya dalam menyeselesaikan pembebasan tol Padang-Sicincin yaitu masih adanya mafia tanah. Di mana pas dikeluarkan nilai appraisal tiba-tiba ada saja yang menggugat. "Jadi, pas sudah kita keluarkan nilai appraisal-nya dari kantor bupati, camat, wali nagari hingga korong, banyak saja yang datang menggugat. Padahal bukti-buktinya tidak ada," sebut Ucok –sapaan akrab Syafrizal Ucok.

Kemudian, berikutnya adanya sengketa dalam kaum. Di mana ketika diperiksa, adanya perselisihan antara mamak dan kemenakan yang saling berebutan tanah yang masuk jalur tol. Hal itu lantaran tidak adanya kesepakatan kuasa atas tanah tersebut. "Contohnya waktu ditanya itu, kata mamaknya itu milik dia. Sedangkan si kemenakannya juga mengaku itu miliknya. Sehingga, ini menghambat kita dalam menyeselaikannya," terang Ucok.

Selain itu, sambungnya, ada juga permasalahan antara mamak dan keponakannya. Di mana keponakan tersebut dikeluarkan dari ranji (dokumen silsilah keluarga). Sehingga, terjadilah gugatan dari keponakannya.

Selain perkara ranji tersebut, ada juga masalah keponakan yang dibuang sepanjang adat. Hal tersebut terjadi karena adanya ambisi ingin memiliki tanah pusaka sendiri. "Karena itulah kita jadi terhambat dalam pembebasan lahan. Namun, hal ini akan kita usahakan untuk segera menyelasaikannya,” ucapnya.

Beberapa warga Padangpariaman yang diwawancarai Padang Ekspres, menilai bahwa percepatan pembebasan lahan tol kuncinya pada pemerintah. “Biasanya tidak ada serumit ini masalah saya lihat dalam pembebasan lahan di Padangpariaman ini. Kita bisa lihat pembebasan Jalan Lingkar Duku-Sicincin atau pembebasan untuk jalur rel kereta ke bandara," ujar Rahmad, 38, salah seorang warga Lubukalung.

Memang, sambungnya, dalam pembebasan lahan pasti selalu ada konflik. Namun ia melihat sebelumnya konflik internal masyarakat selalu diserahkan ke penegak hukum. Misalnya dengan menitipkan uang ganti kerugian ke pengadilan. Sehingga, pembangunan tidak terhambat. "Tapi kita tidak tahu juga siapa yang salah. Mana tahu ini salah satu strategi untuk mengulur karena anggaran betul yang sudah tidak tersedia," tukasnya

Belum rampungnya pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru di Padangpariaman, tampaknya menjadi penyebab pembangunan tol tak tampak dimulai awal September 2022. Meskipun, sebelumnya sudah berdengung kabar bahwa lanjutan pembangunan jalan bebas hambatan di Sumbar itu, dimulai per 1 September 2022.

Kenyataan, dari pantauan Padang Ekspres kemarin, belum tampak tanda-tanda dilanjutkannya pembangunan. Memang, di Nagari Paritmalintang, Kecamatan Enamlingkung, tepatnya dekat flyover tol, tampak ada aktivitas pekerjaan menggunakan alat berat (ekskavator).

Namun setelah Padang Ekspres mengkonfirmasi aktivitas tersebut kepada Kepala Proyek PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), Tomi Herlambang, katanya hal itu bukanlah aktivitas lanjutan pembangunan tol di sana.

“Kalau di situ kami sedang persiapan membuat workshop dan gudang. Jadi memang harus meratakan tanah,” ujar Tomi ketika dihubungi ke nomor WhatsApp pribadinya, kemarin.

Padang Ekspres pun memastikan kembali kepada Tomi, apakah sejauh ini sudah ada instruksi agar HKI memulai lanjutan pembangunan? Tomi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini, pihaknya belum berkontrak dengan PT Hutama Karya (HK) terkait lanjutan tol. “Tapi kami persiapkan sumber daya yang diperlukan dari sekarang,” tukas Tomi.***