Akademisi UI: 6 Bulan Mendatang Krusial dalam Memitigasi Inflasi
 |
| Ilustrasi mitigasi. (gambar: ist. via ipwatchdog) |
Kamis, 04 Agustus 2022 21:44 WIB
JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dananto dalam suatu pernyataanya yang dibaca Kamis (4/8/2022) mengungkapkan, saat ini ekonomi Indonesia masih bisa bertahan karena ada 'bantalan' dari windfall komoditas juga ekspor. Namun tahun depan keadaanya akan lebih sulit sehingga pemerintah harus memangkas sejumlah sektor termasuk subsidi. Menurut data, anggaran subsidi BBM saja tembus Rp502 triliun tahun ini.
"Seberapa kuat pemerintah menjaga inflasi? Mau tidak mau pemerintah harus ancang-ancang bagaimana kita harus bisa berkata enough terkait menjaga inflasi. Apakah subsidi energi masih akan dijaga seperti itu terus, karena ini tidak produktif. Kalau subsidi pangan masih oke karena (terkait langsung dengan keberlangsungan nyawa, red) orang. Sampai kapan kuat?" kata Teguh.
Baca Juga: Perang Berimbas pada Harga Pangan, Pemerintah Siapkan Subsidi Langsung
Baca Juga: Tahun 2022, Sidik Jari akan Jadi Opsi Terima Subsidi LPG 'Melon' di 2022
Upaya pemerintah untuk menjaga inflasi disebut Teguh tidak akan sustain sampai tahun depan. Maka enam bulan terakhir ini sangat krusial bagi pemerintah untuk mitigasi.
"Tahun depan kita tidak ada ruang, harga komoditas turun, windfall profit hilang, sehingga ini momentum enam bulan ini momentum punya uang dan bagaimana kita menyiapkan masa depan. Perlu itu tadi, sampai kapan, dan Pemerintah harus mitigasi. Saya yakin tidak akan kuat terus menerus (subsidi, red), namun bagaimana melakukan itu dengan sebaik-baiknya," jelas Teguh.
Baca Juga: Dukcapil 'Subsidi' Provider Telko 1,9 Triliun Rupiah
Baca Juga: Legislator PKS Apresiasi Kementan Subsidi Distribusi Bahan Tahu Tempe
Teguh menyadari bahwa narasi peralihan subsidi bukan gal mudah. Ia mengusulkan, "Kita bangun narasi untuk subsidi diarahkan untuk support dunia usaha lebih green, digital dan inklusi," ucapnya.
Kekuatan pemerintah untuk menjaga inflasi, sambung Teguh, jangan sampai dibayar mahal di tahun depan. Karena itu, Teguh menyarankan dua hal.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR Ingin Subsidi LPG Tepat Sasaran
Baca Juga: Keliru Urus Subsidi, PM Belanda dan Seluruh Anggota Kabinetnya Mundur
"Pelan-pelan harus ada softlanding dari fiskal dan monetary otoritas. Bagaimana mereka pelan-pelan melakukan adjustment inflation. Apakah menaikkan suku bunga atau atau mengatakan enough untuk subsidi energi," pungkas Teguh.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8/2022), narasi pemerintah kepada masyarakat terkait subsidi ini harus lebih terarah.
Baca Juga: Wapres Apresiasi Upaya HIPNU Bangun Perumahan Subsidi, Segini Anggaran 2021...
"Kita spending besar, kita ganjal banyak, karena masyarakat merasa itu (subsidi) sudah kewajiban pemerintah," kata Airlangga.***
