Kritisi Mendag soal Minyak Curah, PKS: Baru Dilantik Kok Nyerah!

Mulyanto menyebut, harusnya Mendag baru hadir dengan ide-ide dan terobosan yang baru. Bukannya malah kembali lagi pada wacana lama yang memiliki resiko menambah masalah baru.

"Keinginannya Ini senada dengan wacana yang dikembangkan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghapus dan melepas migor curah mengikuti mekanisme pasar," sebut Mulyanto dalam keterangan yang diterima GoNews.co, Jumat (17/6/2022).

Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPR RI itu juga tidak setuju dengan ide tersebut. Pasalnya, ini bukan waktu yang tepat pemerintah untuk ambil kebijakan tersebut, terlebih lagi persoalaan migor masih ada.

"Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah. Karena ketidakmampuan mengendalikan pasokan dan harganya, maka migor curah tersebut dihapuskan dan dilepas mengikuti mekanisme pasar," ujarnya. "Negara tidak boleh lepas tangan, dengan dalih menyerahkannya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir dan bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa."

Ia juga merasa kondisi ini seperti paradoks, karena Indonesia yang kaya sumber daya alam dan produsen migor nomor satu dunia, tapi malah tingginya harga CPO internasional tidak menjadi keuntungan. Yang ada malah menjadi masalah yang sulit diatasi.

Sampai hari ini harga migor curah bertengger di angka Rp.18.150 sementara migor kemasan di angka Rp. 26.250 (data PIHPS Nasional 17/6). Masih jauh di atas HET migor curah yang sebesar Rp. 15.500 per kg, meski sudah disubsidi melalui instrumen DMO-DPO (domestic market obligation dengan domestic price obligation).

Bila migor curah dikemas secara sederhana, maka tambahan ongkos sebesar Rp.1.500 per paket.

"Jadi, kita tidak bisa membayangkan, kalau migor kemasan sederhana tersebut dilepas mengikuti mekanisme pasar yang oligopolistik. Tentu harganya diduga bakal melambung seperti migor kemasan premium yang ada sekarang," ucapnya.

Pak Mul, demikian sapaan akrabnya, membandingkan harga migor di Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia. Katanya migor subsidi di sana dihargai Rp.8.500 per kg dan migor non subsidi Rp. 19 ribu per kg, maka harga migor di kita ini jauh lebih mahal.

Setidaknya, kata dia, harga migor di Indonesia sama atau mendekati harga di Malaysia, karena sama-sama produsen CPO utama dunia. Bahkan Indonesia, dibanding Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan.

Karenanya Mendag baru harus hadir menatakelola pasar migor ini dengan baik, bukan malah meliberalisasikannya. Negara hadir memihak masyarakat dengan menyediakan pasokan migor yang cukup dan harga yang terjangkau, bukan menjadi kaki tangan oligarki melalui pasar yang ekstraktif.***