Perbup Hibah Dana Pendidikan Tuntas, SMA Sederajat di Pesisir Selatan Bebas dari Pungutan

PAINAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat merampungkan Peraturan Bupati terkait hibah dana pendidikan ke provinsi, sehingga tidak ada lagi pungutan untuk jenjang SMA sederajat.

Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan Salim Muhaimin menyampaikan hibah dana itu guna menjamin tersedianya pelayanan dasar bidang pendidikan dengan menyasar biaya pelatihan masuk perguruan tinggi, kesertaan dalam olimpiade dan biaya penelitian siswa.

"Tak hanya gratis semata, tapi sekaligus menuju pada peningkatan kualitas peserta didik. Itu targetnya. Hibah dana itu bukan untuk pembelian ATK sekolah," ungkapnya di Painan.

Menurutnya beban biaya paling besar adalah kesertaan mengikuti olimpiade, penelitian dan pelatihan masuk perguruan tinggi. Dengan bantuan biaya operasional sekolah diharapkan siswa kurang mampu dapat kesempatan yang sama.

Sebab selama ini tak jarang siswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi besar, namun karena ketiadaan biaya dan keterbatasan anggaran sekolah membuatnya tidak bisa tampil dan bahkan mengurungkan niat untuk masuk perguruan tinggi ternama.

Karena itu pemerintah kabupaten bersama provinsi kini melakukan pembahasan untuk hibah dana dana tersebut agar bantuan bermanfaat, tak hanya dari sisi kuantitas tapi lebih pada sisi kualitasnya sesuai visi-misi kepala-wakil kepala daerah lima tahun ke depan.

"Pak Bupati sudah perintahkan kami agar regulasi soal hibah dana dari kabupaten ke provinsi itu segera rampung dan bisa jalan tahun ini," ujarnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menitik beratkan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program pendidikan gratis mulai jenjang SD-SMA, sehingga tidak ada lagi generasi penerus bangsa di daerah itu yang putus sekolah gara-gara ketiadaan biaya pendidikan.

Bupati Rusma Yul Anwar-Wakil Bupati Rudi Hariyansyah telah meluncurkan program tersebut sejak 2021, atau tahun pertama pemerintahannya. Program tersebut diharapkan mampu mendongkrak angka rata-rata lama sekolah.

Tahun ajaran 2021-2022 mengalokasikan Rp2,7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menutup kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan tahun ini pemerintah kabupaten kembali mengalokasikan Rp5,4 miliar APBD untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis di semua jenjang pendidikan sesuai visi-misi.

"Jadi, minimal 40 persen kegiatan yang dibiayai dana BOS itu kita bantu. Dengan catatan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas siswa," ujarnya. ***