Pemda yang Gagal Jaga Stabilitas Pangan akan Diekspos di Media

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito dalam keterangannya yang dibaca Jumat (18/3/2022), memastikan akan memantau kinerja pengendalian pangan di setiap daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pemda yang gagal akan diganjar setimpal.

"Kalau dalam waktu satu bulan (hingga) dua bulan ada daerah yang tidak bisa mengendalikan, ya mungkin saya juga akan kirim surat cinta, surat teguran, dan saya akan ekspose ke media," kata Tito sebagaimana dikutip GoSumbar.com dari Antara.

Tapi bagi daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, Mendagri akan memberikan penghargaan.

Karenanya, Ia meminta agar Satgas Pangan di Pemda bekerja secara paralel dengan Satgas Pangan yang dibentuk kepolisian, mengacu pada tugas masing-masing Satgas.

Mengutip keterangan Puspen Kemendagri, Mendagri Tito mengatakan, "Salah satu masalah yang mendasar bagi bangsa kita dan rakyat kita adalah masalah pangan. Basic-nya kebutuhan dasar, dalam bahasa sehari-hari, bahasa kampung disebut urusan perut. Itu mendasar sekali," katanya.

Sebagai pembina pemerintah daerah, Ia menyatakan, pekerjaan menstabilkan harga pangan perlu ditangani tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Jumat tadi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait memang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan. Digelar secara hibrid, Rakor ini dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. ***