PPKM Darurat, DPR Desak Aparat Urai Kerumunan di Jalur Alternatif yang Masih Ramai

JAKARTA - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 salah satunya dengan menutup sejumlah jalan protokol. Hal ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Anggota Komisi Hukum (III) DPR Eva Yuliana menyoroti kerumunan di jalan alternatif yang justru luput dari pengawasan petugas.

"Dengan menutup sejumlah jalan protokol, untuk membatasi gerak masyarakat, akan tetapi, penutupan jalan ini bukan tanpa masalah. Sejumlah ruas jalan yang menjadi alternatif bagi masyarakat di luar jalur utama menjadi padat. Hal ini justru membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas," kata Eva, Minggu (11/7).

Menurut politikus NasDem ini, jalur-jalur alternatif yang menjadi pusat kerumunan harus mendapatkan perhatian lebih.

"Jangan sampai masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif justru menjadi klaster penularan baru. Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," beber Eva.

"Meski idealnya penutupan jalan bertujuan agar masyarakat di rumah saja, tapi pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan (kendaraan) yang beraktivitas pada sektor pelayanan, pada kantor pemerintah maupun swasta. Sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang tidak ditutup," sambungnya.

Lebih lanjut, Eva menekankan penempatan petugas seharusnya tidak hanya berada di jalan yang ditutup, tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif.

"Petugas harus hadir untuk mengurai kepadatan lalu lintas masyarakat yang masih harus tetap beraktivitas walau di masa pandemi. Penempatan petugas harus mengedepankan aspek keselamatan bagi petugas itu sendiri. Saya minta kepada semua Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol," pungkas legislator dapil Jateng ini.

Diberitakan sebelumnya, penyekatan di jalur utama saat PPKM darurat tak terlalu efektif. Sejumlah penyekatan justru menjadi kerumunan. Di awal pemberlakuan PPKM justru penyekatan di Margonda Depok dijebol warga.

Demi menekan laju penularan COVID-19, PPKM juga kini diberlakukan di sejumlah kota di luar Jawa-Bali yang kasus penularannya dianggap signifikan.***