PAN Klarifikasi Soal Usulan 'Pemerintah Bikin RS Khusus Pejabat'

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan pernyataan Wakil Sekjen Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Wasekjen PAN Irvan Herman mengatakan apa yang disampaikan Rosaline merupakan pernyataan pribadi dan bukan sikap partai.

"Kami juga kaget tiba-tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas, apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu usulan perasaan Bu Dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya, John Mirin, anggota Fraksi PAN DPR RI, karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya mengembuskan napas terakhir, wafat," kata Irvan kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Irvan menjelaskan sikap PAN menghadapi pandemi COVID-19 adalah turun langsung membantu rakyat yang kesusahan. PAN mengaku mengusulkan agar rakyat mendapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat.

"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini," katanya.

Irvan memastikan PAN mendukung kebijakan PPKM Darurat dan terus bergerak membantu rakyat yang terdampak pandemi COVID-19.

"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari pandemi COVID-19 ini," ujar Irvan.

Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw sebelumnya menyoroti banyak pejabat negara positif COVID-19 dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Rosaline meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan ini disampaikan Rosaline saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7). Awalnya, Rosaline menilai sejak awal pemerintah tidak siap menangani pandemi Corona.

Rosaline lantas menceritakan dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif COVID-19. Namun para pejabat itu disebut kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Dia menyebut pemerintah memilik RSPAD yang ikut menangani pandemi COVID. Namun, menurutnya, pemerintah perlu lebih waspada terhadap banyaknya pejabat yang positif COVID. Para pejabat ini juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat.

Tidak hanya itu, dia juga mengaku kesulitan mencari ruang kosong untuk perawatan COVID. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu membuat RS khusus buat pejabat negara.

"Saya punya satu teman Komisi II, tiga hari lalu baru meninggal, saya sampai ngemis-ngemis saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman dari Wakil Ketua Komisi 9, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke Medistra untuk ada ruangan. Itu sampai segitunya," kata Rosaline.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang Dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya. Sekarang saja saya lagi sambil webinar ini saya harus mengatur ada beberapa teman-teman DPR yang sekarang lagi tidak dapat ruangan dan di lantai lagi di rumah sakit semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk," imbuhnya.***