DPR: 64,2 Juta UMKM Belum Maksimal Tersentuh Program PEN

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia secara virtual dengan topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia dalam Menurunkan Suku Bunga Kredit, Senin (28/6/2021) di Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, tertarik dengan paparan yang disampaikan Gubernur BI tentang arah kebijakan makro prudensial yang tetap akomodatif mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN). Secara khusus, Anis menyoroti poin tentang upaya BI dalam mendorong pembiayaan UMKM.

Menurutnya, poin tentang UMKM ini sudah sering dibahas dalam rapat-rapat DPR dengan BI, namun realisasi perbaikannya belum nampak signifikan.

"Kita juga mengetahui bahwa UMKM yang jumlahnya 64,2 juta unit di seluruh Indonesia, belum tersentuh maksimal termasuk di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional," kata Anis dalam siaran persnya, Selasa (29/6/2021).

Lebih lanjut Anis menyampaikan data bahwa 70% pembiayaan UMKM berasal dari pembiayaan mandiri, dan 30% dari pembiayaan lain termasuk diantaranya perbankan.

"Jadi kalau pembiayaan untuk UMKM masih mengandalkan perbankan, belum bisa mengangkat kondisi UMKM kita," tegasnya.

Anis menyampaikan keluhan para pelaku UMKM yang sering didapatinya di lapangan, menyatakan bahwa selama masa pandemi belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan atau bahkan belum pernah mendengar informasi tentang adanya pembiayaan untuk mereka. "Saya memberi apresiasi kepada Bank Indonesia yang memiliki binaan UMKM dan mengurusnya dengan baik. Memberikan pendampingan tidak hanya memberikan modal. Tetapi pembinaan yang dilakukan belum merata," tandasnya.

Dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan BI, Anis berharap hal ini bisa menjadi daya dorong untuk pemulihan ekonomi pelaku UMKM dan mendorong tingkat literasi mereka. Sebagaimana diketahui, literasi pelaku UMKM masih terhitung sangat rendah. Demikian juga dengan Pendidikan mereka yang kebanyakan berpendidikan rendah.

"Ketika mereka harus mengakses pembiayaan melalui perbankan atau mitranya, kemunginan juga tidak akan bisa mengangkat mereka untuk bangkit kembali. Karena untuk memahami cara mengakses pembiayaan saja, mereka kesulitan," papar Anis.

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap review BPK RI yang melaporkan bahwa khusus untuk BLT UMKM, terdapat kebocoran 1,18 Trilyun.

"Dalam kesempatan ini, saya mendorong BI untuk membuka akses lebih luas lagi, dan menyentuh lebih banyak lagi pelaku UMKM. Karena pola yang diterapkan BI dalam mengelola dan mengembangkan UMKM, bisa menjadi role model," tuturnya.

Poin kedua yang diapresiasi Anis terkait dengan fokus BI terhadap pengembangan ekonomi Syariah. “Ekonomi syariah apabila diurus dengan baik, akan menjadi sumber pertumbuhan baru,”kata Anis.

Tetapi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyayangkan hingga saat ini, pembahasan tentang ekonomi syariáh masih sebatas wacana dan seremoni.

"Memang perlu waktu, tetapi saya bersyukur BI sudah menjadikan ekonomi Syariah sebagai salah satu program unggulan," katanya.

Anis mendorong agar BI tidak hanya memiliki master plan yang baik mengenai ekonomi Syariah, akan tetapi benar-benar merealisasikan master plan tersebut dengan menggarap aspek perbankan dan aspek penerima manfaat termasuk para pelaku UMKM berbasis Syariah.***