Baliho Puan Maharani dan Upaya PDIP Menggenjot Elektabilitas Lewat Darat

JAKARTA - Baliho Ketua DPR Puan Maharani mulai bermunculan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pemasangan baliho itu memang diperlukan untuk menggenjot keterkenalan Puan bila ingin maju di Pilpres 2024.

Baliho merupakan cara konvensional. Namun, sebagai ketua DPR ada cara yang lebih bagus. Yaitu dengan memperlihatkan sikap yang berpihak kepada rakyat. "Cara yang paling bagus sih. Puan sebagai ketua DPR mestinya bekerja untuk rakyat. Berpihak pada rakyat," ujar Ujang melalui pesan singkat, Jumat (25/6).

"Baliho perlu dan penting. Namun yang terbaik keberpihakan kebijakan kepada rakyat," sambungnya.

Ujang menilai, hari ini belum terlihat keberpihakan Puan sebagai ketua DPR kepada rakyat. Misalnya pengesahan UU Omnibus Law saat kepemimpinan Puan. "Selama ini kan belum kelihatan keberpihakannya pada rakyat. Contoh, rakyat ingin revisi UU KPK ditolak. Tapi DPR di mana Puan sebagai ketuanya meng-acc revisi. Dan itu bertentangan dengan keinginan rakyat. Termasuk ketok palu UU Omnibus law," ujar Ujang.

Ujang menilai, bila hanya sebatas baliho bisa menarik hati rakyat, bisa juga tidak. Lebih penting adalah sikap untuk menarik simpati masyarakat. "Tapi masih diperlukan untuk memperkenalkan persoal atau figur yang ingin lebih dekat mendapat simpati rakyat," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

Ujang juga melihat, PDIP berusaha menggenjot elektabilitas Puan melalui baliho. Ia menduga, tidak hanya di darat akan dilakukan, tetapi juga di udara melalui buzzer.

"Soal efektif atau tidak itu urusan lain bagi PDIP. Namanya juga usaha, maka usaha untuk menggenjot elektabilitas itu dilakukan dengan cara memasang baliho di mana-mana. Itu yang dilakukan PDIP menyerang via darat. Di darat mungkin akan menyerang dengan pemasangan baliho dan lain-lain. Di udara mungkin juga akan kerahkan buzzer tuk siapkan isu agar bisa trending topic, viral, dan dikenal kinerjanya oleh publik. Sehingga harapannya elektabilitasnya akan naik," ujarnya.

Pengenalan ke Masyarakat

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto menanggapi beredarnya baliho Ketua DPR Puan Maharani di Surabaya, Jawa Timur. Utut mengatakan, baliho itu untuk pengenalan Puan ke masyarakat. Juga kesiapan bila ditunjuk maju di Pilpres 2024.

"Pertama, mbak Puan kan Ketua DPP Bidang Politik, ini juga menunjukkan kesiapan beliau kalau beliau memang ditunjuk dan juga pengenalan, kan taruh baliho di mana saja boleh," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6).

Hanya saja, Utut menegaskan Puan sebaiknya berkonsentrasi penuh untuk tugas sebagai Ketua DPR. "Tetapi sekali lagi, sekarang mba Puan sekarang sedang berkonsentrasi penuh untuk tugasnya sebagai Ketua DPR, Ketua DPR ini kan banyak turbulensinya," katanya.

Baliho itu sebagai pengenalan sebab Jawa Timur bukan daerah pemilihan Puan. Ketua DPP PDIP itu sudah dikenal di Jawa Tengah. "Kalau di Jateng mbak selama ini berasal daerah pemilihannya berada di sana, relatif sudah dikenal, daerah lain yang pemilihannya relatif banyak juga Jawa Timur, Jawa Barat, dan di sana juga Bung Karno lahir dari sana," kata Utut.

"Jadi kalau baliho ada saja rasa ada momentum orang pasang baliho. Jadi kita sambut gembira saja, ini bagian dari sesuatu yang nggak perlu dirisaukan," sambungnya.

Utut menuturkan, baliho tersebut merupakan inisiatif kader PDIP sendiri. Bukan atas arahan Puan Maharani. "Kan enggak mungkin atas perintah mbak, nggak mungkin juga atas perintah pak Utut," katanya.

Sebelumnya beredar baliho Puan Maharani di Surabaya, Jawa Timur. Baliho berlatar putih bertuliskan 'Mbak Puan' itu terpampang Puan mengenakan baju merah khas PDIP dan fotonya di atas mimbar.***