PKS: Rencana Kenaikan Tarif PPN Bisa Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

JAKARTA - Legislator Senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwatiangkat bicara terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang terungkap dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Musrenbangnas 2021 pada Selasa pekan lalu.

"Terus terang saya bingung melihat kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertatih tatih untuk bangkit dan pulih, kok malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN," kata Anis, Selasa (11/5/21).

Menurut Anis yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini, menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukan merupakan kebijakan yang tepat.

Anis mempertanyakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Sebab menurut Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini, kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Dampak yang utama adalah menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail.

"Pemerintah jangan mencari jalan pintas utk memenuhi target pajak. Jangan sampai Pemerintah kembali 'mencederai rasa keadilan," ujar Anis.

Lebih jauh Anis mengingatkan, bahwa Pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas, tetapi di saat yang sama Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan.

"Jangan sampai kenaikan PPN ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas. Saran saya, daripada menaikan tarif PPN yang sudah pasti akan semakin menyengsarakan masyarakat bawah, sebaiknya pemerintah menarik pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya (wealth tax) di Indonesia," tandasnya.

Selanjutnya Anis berpendapat agar Pemerintah menarik pajak atas kekayaan jenis tertentu atau warisan dengan nilai minimal tertentu. Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN. Karena menurut perempuan yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI ini, PPN konteksnya pajak yang paling dekat dengan masyarakat.

"Beli minum, beli baju, belanja di supermarket atau restoran, semua ada PPNnya dan itu semua dibebankan oleh penjual kepada konsumen akhir,” tutur Anis.

Menurut Anis, bahkan lebih bagus lagi kalau pemerintah menurunkan PPN dr 10 persen ke 5 persen. “Ini bisa membantu menaikkan daya beli,” jelas Anis.

Anis pun kemudian memberikan saran tambahan untuk Pemerintah. Doktor Ekonomi Islam lulusan Universitas Airlangga ini mengatakan bahwa, pajak harus efektif. Caranya harus fair, orang yang harus membayar pajak, membayar pajak dengan tingkat yang fair juga.

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) nilai aset orang terkaya Indonesia, yang 1 persen dari populasi, menguasai 50 persen aset nasional. "Pajak warisan sepertinya cukup prospektif unuk menambah setoran pajak," pungkasnya.***