Home  /  Berita  /  Peristiwa

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Netty: Bikin Bingung Masyarakat

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Netty: Bikin Bingung Masyarakat
Anggota DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher. (Foto: Istimewa)
Rabu, 14 April 2021 04:21 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher menilai, langkah pemerintah yang tetap membuka destinasi wisata di tengah kebijakan larangan mudik, justru akan membingungkan masyarakat. 

Bahkan, ia khawatir, masyarakat justru akan tetap nekat untuk mudik ke kampung halaman mereka masing-masing.

"Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan? Hal ini akan membuat masyarakat bingung dan 'membandel' untuk tetap mudik," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menuturkan, pemerintah semestinya konsisten dalam membuat kebijakan karena kasus Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi, sementara vaksinasi Covid-19 juga masih lambat.

Oleh karena itu, kata dia, jika pemerintah ingin mengendalikan Covid-19, maka semestinya tempat wisata jangan dibuka.

Sebab, jika tempat wisata dibuka, maka masyarakat yang tidak mudik akan memenuhi tempat-tempat wisata dan akan menimbulkan kerumunan.

"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata?"

Ia pun meyakini protokol kesehatan di tempat-tempat wisata akan sulit diterapkan, apalagi masyarakat dilarang mudik sehingga membuat tempat wisata membludak. "Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu?" kata Netty.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut justru akan membebani pemerintah daerah karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjaga tempat wisata.***

wwwwww