Home  /  Berita  /  Politik

Sebelum Vaksin Covid-19 Dilaksanakan, DPR Minta Pemerintah Tidak Buru-buru

Sebelum Vaksin Covid-19 Dilaksanakan, DPR Minta Pemerintah Tidak Buru-buru
Anggota DPR RI, Fraksi PAN, Saleh Daulay. (Foto: Istimewa)
Jum'at, 13 November 2020 16:27 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay meminta pemerintah mendengar dan memperhatikan saran serta masukan dari beberapa organisasi profesi dokter terkait dengan rencana pelaksanaan vaksin virus corona (Covid-19) di Indonesia pada Desember 2020 mendatang.

Ia mengatakan organisasi profesi dokter telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan pemberian vaksin secara massal kepada masyarakat. Selain itu, harus pula menjamin keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin lebih dahulu.

"Papdi [Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia], PDPI [Perhimpunan Dokter Paru Indonesia], dan IDI [Ikatan Dokter Indonesia] tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," kata Saleh kepada GoNews.co melalui siaran persnya, Jumat (13/11/2020).

Ketua DPP PAN itu juga meminta pemerintah mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain, seperti di Brasil yang dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin CoronaVac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech. Penghentian itu dilakukan karena Brasil menemukan insiden merugikan yang melibatkan sukarelawan vaksin.

Saleh mengatakan hal tersebut penting untuk dicermati. Bahkan, lanjutnya, informasi soal penghentian uji klinis vaksin CoronaVac harus digali lebih dalam.

"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan," ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh mempertanyakan kesiapan kajian pemerintah yang menjadwalkan pemberian vaksin pada Desember 2020 mendatang.

"Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah," katanya.***

wwwwww