Selain 'Proyek Basah', Formapi Sebut Program Smartcard dan Scan Wajah Perburuk Citra DPR

JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucias Karus menentang rencana Kesetjenan DPR RI yang ingin menerapkan smartcard dan teknologi pindai (scan) wajah bagi semua orang yang masuk kawasan 'Rumah Rakyat'.

Bahkan menurutnya, langkah tersebut akan memperburuk citra DPR RI di mata masyarakat luas. Lucius Karus menjelaskan, citra buruk akan tercipta karena masyarakat akan menganggap DPR kini kian tertutup.

"Kerja pokok kedodoran, malah ngurus hal-hal tak penting seperti smartcard (dan scan wajah-red) ini. Kesekjenan ini memperburuk wajah DPR saja," tegas Lucius, Kamis (12/11/2020).

Sekjen DPR kata Lucias, memberikan andil besar bagi buruknya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. "Jika memang Sekjen DPR RI Indra Iskandar ingin parlemen Indonesia menjadi berwibawa, maka yang paling penting adalah memastikan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR terpublikasi dengan baik," tandasnya.

"Laporan singkat yang dimuat di website itu belum konsisten. Padahal kerja yang sangat sederhana. Anak SD disuruh ngetik laporan singkat juga bisa. Ngga perlu sebuah lembaga Kesekjenan (DPR) yang besar," sesalnya.

Berbagai dokumen lain termasuk apa yang dilakukan Anggota baik saat sidang maupun reses menurutnya juga tak ada di website. "Yang utama kan ini karena rakyat perlu tahu kerja wakil rakyat mereka," lanjutnya.

Maka dari itu, Lucius menilai bahwa penerapan smartcard dan scan wajah tidak lebih dari proyek "basah" di tengah masa pandemi Covid-19.

"Saya kira program smart card dan scan wajah ini lebih terlihat sebagai proyek basah di tengah pandemi. Lembaga Kesekjenan DPR ini sebagai pengguna anggaran nampaknya punya anggaran berlimpah sehingga selalu mampu memikirkan proyek baru buat menghabiskannya," ketusnya.

Padahal, lanjut Lucius, sebagai supporting system, Kesekjenan mestinya fokus pada memberikan dukungan maksimal bagi kerja-kerja kedewanan, agar DPR mampu menjalankan tugas dengan baik hingga dapat lebih dipercaya rakyat.

"Itu yang penting," tukasnya.

Sebelumnya, Lucius Karus juga menilai, program smart card dan penerapan teknologi pindai wajah tidak lebih dari proyek "basah" di tengah masa pandemi Covid-19.

"Saya kira program smart card dan scan wajah ini lebih terlihat sebagai proyek basah di tengah pandemi. Lembaga Kesekjenan DPR ini sebagai pengguna anggaran nampaknya punya anggaran berlimpah sehingga selalu mampu memikirkan proyek baru buat menghabiskannya," ketusnya, Rabu (11/11/2020).

Dia pun mempersoalkan tentang pengadaan alat absen finger print yang dulu sempat membuat heboh pemberitaan media massa.

"Dulu pernah ada finger print yang sampai sekarang malah ngga jelas. Smart card ini juga nampaknya akan sama nasibnya dengan finger print. Karena bagi Sekjen itu bukan soal apa urgensi sesuatu diadakan, tetapi bagaimana menghabiskan anggaran yang ada," sesalnya.

Padahal, lanjut Lucius, sebagai supporting system, Kesekjenan mestinya fokus pada memberikan dukungan maksimal bagi kerja-kerja kedewanan, agar DPR mampu menjalankan tugas dengan baik hingga dapat lebih dipercaya rakyat.

"Itu yang penting," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan, rencana penerapan teknologi scanwajah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemanan di lingkungan gedung DPR.

Rencana ini, juga sejalan dengan agenda eParlemen, dan penerapan kartu akses keluar-masuk kompleks DPR RI yang perangkat kerasnya sudah diujicobakan di Gedung Nusantara I DPR RI beberapa waktu lalu.

"Iya, kebutuhan untuk tingkat keamanan sudah jadi standart di komplek DPR, maka untuk tahun depan teknologi scan wajah akan diterapkan," kata Indra kepada GoNews.co, Rabu (11/11/2020).

Sejauh ini, Indra belum menyebut dengan pihak mana Kesetjenan DPR RI akan bekerjasama dalam penerapan teknologi scan wajah, atau akan membangun sistem tersebut sendiri.***